BANYUWANGI | jejakindonesia.id – Upaya memperkuat pelayanan publik yang adil, inklusif, dan berkeadaban kembali digaungkan di Banyuwangi. Kamis (5/6/2025), Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo (RKBK) Banyuwangi, menjadi tuan rumah diskusi publik bertajuk “Pancasila dalam Implementasi Pelayanan Publik”, yang digelar dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila.
Diskusi yang berlangsung pukul 13.00–16.00 WIB ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi pelayanan publik, tokoh akademik, pemerintahan, serta peserta dari lintas agama, mahasiswa, ormas pemuda, pelaku usaha, hingga pegiat LSM.
Mewakili Bupati Banyuwangi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem dan Kesra) MY. Bramudya membuka acara dan menyampaikan keynote speech. Ia menekankan bahwa pelayanan publik harus mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila.
“Pancasila adalah ideologi kerja. Pelayanan publik harus menjadi cermin keadilan sosial, penghormatan pada kemanusiaan, dan penguatan persatuan,” tegas Bramudya, sembari menyatakan, bahwa komunikasi birokrasi harus mengedepankan semangat gotong royong dan musyawarah sebagai bentuk nyata implementasi Pancasila.
Dari Kantor ATR/BPN Banyuwangi, Kasi Sengketa Eko Prianggono, SH memaparkan tantangan di bidang pertanahan, termasuk sengketa tanah dan keterbukaan informasi. Ia menyebut nilai keadilan dan kemanusiaan Pancasila menjadi landasan penting dalam reformasi pelayanan. “Kami dorong percepatan layanan, kepastian hukum, dan akses informasi digital agar publik merasa dilayani, bukan dipersulit,” ujar Eko.
Senada, Medi Sugiarto, Kasi Pelayanan DPMPTSP Banyuwangi menegaskan bahwa keadilan sosial harus mewarnai transformasi layanan perizinan. “Cepat saja tak cukup. Pelayanan harus juga adil dan ramah. Inilah pedoman moral dari nilai-nilai Pancasila,” katanya.
Sementara itu, Dekan FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Dr. Hary Priyanto, ST., M.Si., memberi pandangan kritis. Ia menyebut banyak ruang pelayanan publik yang belum mencerminkan kemanusiaan dan keadilan secara utuh. “Pancasila tak cukup hanya terpajang di dinding kantor. Ia harus hidup dalam etos pelayanan,” tegasnya, seraya mengusulkan pembentukan kanal evaluasi publik dan forum komunikasi warga sebagai bentuk pengawasan partisipatif.
Dipandu oleh Hakim Said, SH, founder sekaligus selaku Ketua RKBK, diskusi berjalan dinamis. Beragam pandangan kritis disampaikan dari unsur mahasiswa Unair, Poliwangi dan Unej, tokoh agama H. Nur Chozin, pelaku usaha yang juga ketua Apersi Fajar, hingga aktivis sipil Andi Purnama, terkait birokrasi, keterbukaan informasi, dan respons aparatur.
Di akhir, H. Nur Chozin, yang tak lain Ketua FKUB Banyuwangi, menutup kegiatan dengan doa bersama dan harapan agar nilai-nilai Pancasila makin nyata dalam pelayanan publik.
Catatan diskusi mencakup:
– Pentingnya komunikasi publik yang terbuka dan partisipatif;
– Penguatan koordinasi antarinstansi;
– Dorongan kolaborasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan pelayanan.
Sinergitas 3KO, Komunikasi, Koordinasi, dan Kolaborasi, digaungkan sebagai kunci membumikan nilai Pancasila dalam pelayanan kepada warga. “Forum seperti ini akan terus kami adakan. Bukan seremoni, tapi jembatan antara masyarakat dan pemegang kebijakan,” pungkas Hakim Said.
