Panyabungan | Jejakindonesia.id – Program 100 hari pemerintahan Saifullah Nasution selaku Bupati Madina dinilai terlalu banyak konseptual dan tidak bersifat aksioner.
Penegasan itu disampaikan oleh sejumlah aktivis Madina yakni Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cab Mandailing Natal Sonjaya Rangkuti bersama Ketua AMP2K (Aliansi Mahasiswa Pemuda Pemantau Kebijakan Pemerintah) Kab Madina Pajarur Rahman Nasution kepada media saat dimintai tanggapan keduanya terkait pemaparan program 100 hari pemerintahan baru Kab Madina dibawah komando Saifullah Nasution dan Atika Azmi Utammi Nasution.
Bila dianalisis sebut Sonjaya saat menyampaikan pemaparan program 100 hari di Sidang Paripurna DPRD Kab Madina (25/03) terlihat Bupati Madina Saifullah Nasution masih gamang dan belum memiliki agenda prioritas, serta masih sebatas konseptual dan tidak berbasis aksioner atau kerja nyata.
“Saifullah kelihatan masih gamang, serta tidak memilki agenda prioritas. Program 100 hari yang dipaparkan Bupati terkesan hanya konseptual, bersifat umum dan tidak ada gerakan “action” dalam bentuk karya nyata” sebut Sonjaya yang mahasiswa STAIN Madina ini
Dijelaskan, hasil analisis mereka bahwa Saifullah menyampaikan program 100 hari ke depan dengan “klaim” program kerja yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan, pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi. Kemudian harmonisasi regulasi, optimalisasi kinerja birokrasi, serta pelestarian adat budaya Mandailing.
Selanjutnya Saifullah juga menyampaikan bahwa dalam menjalankan program pembangunan Kab Madina, akan menyelaraskan dengan Asta Cita yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming serta visi utama Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan Wagubsu Surya yakni Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan. Selanjutnya Saipullah-Atika juga akan melakukan program penurunan persentase masyarakat miskin, penekanan angka pengangguran, infrastruktur, peningkatan IPM, tata kelola pemerintahan, dan pertumbuhan ekonomi.
“Dari semua paparan Saifullah diatas, kita tidak melihat adanya langkah konkrit berupa program prioritas yang mendesak yang harus dilakukan Saifullah-Atika dalam 100 hari ke depan dalam tataran aksioner dan tindakan operasional. Semuanya masih bersifat abstrak dan umum, serta tidak konkrit. Malahan program tsb seperti penyampaian visi misi 5 tahun, dan bukan program 100 hari. Dan mustahil semua program yang disampaikan oleh Saifullah akan terlaksana dalam waktu yang relatif singkat 3 bulan lebih” ujarnya
Sonjaya berpendapat, seharusnya program 100 hari Saifullah beranjak dari tabulasi persoalan yang ada secara mendesak dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas untuk segera dicarikan solusinya dalam program prioritas dalam 100 hari ke depan. Program 100 hari, tegas Sonjaya harus bersifat teknis dan tataran aplikatif, bukan sebaliknya bersifat konseptual, abstrak, umum dan berada pada tataran teoritis. “Program 100 hari Bupati Saifullah seharusnya bisa menjawab permasalahan yang ada di Kab Madina. Harus ada program unggulan dalam aksi nyata, terukur dan realistis. Ini malah menyodorkan program yang konseptual yang membingungkan masyarakat” sebutnya.
Sementara itu Pajarur Rohman menyatakan bahwa program 100 hari ke depan yang dipaparkan oleh Saifullah Nasution dinilai terlalu “lebay dan halusinasi”. Pasalnya program yang disampaikan, selain terlalu banyak ibarat visi-misi juga tidak terlalu substantif dalam bentuk program kerja. “Mustahil program tsb dapat dilaksanakan dalam 100 hari, apalagi hanya bersifat umum dan tidak konkrit. Kita tidak melihat program dalam bentuk kerja nyata atau “action”. Makanya ini terlalu lebay dan halusinasi” sebutnya
Analisis Pajarur Rahman akibat tidak adanya koordinasi, kajian akademik, sinkronisasi program dan lemahnya kwalitas SDM pimpinan OPD, ditengarai menjadi faktor pemicu dari program 100 hari Bupati Madina yang dinilai “terburu-buru” dan mengecewakan masyarakat. “Seharusnya program 100 hari menjadi momentum awal untuk menunjukkan kinerja nyata Pemerintah dengan inovasi baru serta dapat menumbuhkan optimisme, harapan dan kepercayaan publik. Tapi kenyataannya, masih jauh dari realita ekspektasi publik” sebut Pajar yang aktivis PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) ini
Program 100 hari, sebut Pajarur Rahman seharusnya berbentuk program yang real, konkrit, terukur dan memiliki indikator untuk mengevaluasi capaian tsb.
Pajar kemudian mencontohkan program pelestarian adat budaya Mandailing seperti disampaikan oleh Saifullah, bisa dijabarkan lewat program kerja seperti Pembentukan Balai Cagar Budaya dan Purbakala Mandailing, Pembentukan Lembaga Adat Budaya Mandailing yang defenitif dan refresentatif, Pembuatan ornamen khas Bolang Mandaling di Kantor Bupati, Kantor OPD dll.
“Demikian juga program di sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, lingkungan, pertanian, perikanan, ekonomi dll seperti disampaikan oleh Saifullah. Kita meminta harus ada penjabaran program tsb dalam kebijakan prioritas dan program unggulan yang bisa dikerjakan oleh Pemerintah dalam 100h hari ke depan. Jadi program 100 hari itu bukan hanya bersifat abstrak, global, konseptual dan teoritis, tapi harus berbentuk praktek dan tindakan operasional” ujar Pajar yang mahasiswa Pasca Sarjana UIN Suska Riau ini
Bila diminta, tambah Pajar mereka siap untuk memberikan draft program prioritas yang realistis yang bisa dilaksanakan dalam 100 hari ke depan oleh pemerintahan Saifullah- Atika untuk menjawab persoalan rakyat. “Kita siap menjadi mitra kritis dengan pemerintah Kab Madina dengan memberikan saran konstruktif untuk pembangunan Kab Madina khususnya- dalam menyampaikan draft program 100 hari ke depan versi mahasiswa” terang Pajar.
Draft program 100 hari, sebut Fajar merupakan hasil diskusi dan kajian akademik mereka dengan beberapa tokoh masyarakat, akademisi, aktivis dll. “Bila pak Saifullah-Bu Atika meminta pandangan kita terkait draft yang telah kita siapkan, tentu kita akan terbuka untuk berdiskusi dan menyerahkan draft tsb” tutup Pajar.
(Magrifatulloh).
