Binjai – Jejakindonesia.id | Secara simbolis kemarin, pasangan Amir – Jiji sah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Walikota dan Wakil walikota Binjai hasil keputusan resmi oleh penyelenggara pemilu. Semenjak dilantik menjadi Walikota dan Wakil walikota Binjai, hingga saat ini program 100 Hari Kerja belum terlihat sama sekali yang menyentuh dan mem perjuangkan hak masyarakat, Rabu (5/3).
Bahkan, untuk kesejahteraan pekerja merupakan suatu dari program 100 Hari Kerja yang sangat menyentuh dan dijanjikan saat kampanye. Dapat kita ambil contoh yaitu dini hari ( Selasa 4/3), Petugas Kebersihan dari pada dinas lingkungan hidup ( DLH) Kota Binjai melakukan aksi mogok kerja. Aksi tersebut digelar di halaman Kantor Dinas Lingkungan Hidup.
Adapun tuntutan masa saat ini berupa Hak Prerogatif gaji petugas yang belum dikeluarkan. Gaji merupakan kewajiban seseorang yang sudah melakukan rutinitas sebagai pekerja. Namun, hingga saat ini, sudah beberapa bulan ini kurun waktu tidak ada titik terang. Petugas kebersihan lingkungan dituntut untuk kerja lebih giat dan lebih ekstra waktu.
Puluhan mungkin bahkan bisa ratusan masa yang melakukan aksi mogok kerja tanpa ada ditunggangi dari kompolotan luar,resmi daripada Petugas Kebersihan Lingkungan yang merupakan segelintir masyarakat kota binjai.
Sementara itu, Operasional kantor DLh cukup besar dalam menjalankan rutinitas sehari-hari. Masuk daftar di dalam buku Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ), tertuang didalam seperti Operasional Bahan Bakar Minyak untuk Mobil Angkutan dan Kendraan Roda 3 untuk angkut Sampah, Gaji Petugas Kebersihan yang terdaftar.
Hal yang menjadi anehnya, kenapa hingga saat ini belum ada menerima gaji, dari puluhan bahkan ratusan petugas kebersihan lingkungan dinas lingkungan hidup melakukan aksi mogok kerja. Sedikit ada kejanggalan dalam pengelolaan keuangan daerah maupun dinas lingkungan hidup sendiri.
Padahal, yang menanggung jawab daripada atas kerja dan jasa kami di tanggung oleh APBD Kota Binjai. Kenapa sudah lebih kurang kurun waktu 2 bulan belum di gaji.
Menjadi PR besar bagi Aparat Penegak Hukum ( APh ) khususnya Tipikor Polres Binjai. Hingga saat ini masih dalam dilema bagi petugas kebersihan lingkungan hidup DLH Kota Binjai. Masa aksi mogok kerja berharap kepada APH periksa sang Kadis Maupun Kabid. Tentu pastinya kejanggalan ini akan terkuak bila sang oknum Kabid melakukan hal-hal yang non logika.
PLh Kepala Dinas Lingkungan Hidup H. Chairin F. Simanjuntak, S. Sos, MM,saat akan ditemui media online ini untuk konfirmasi terkait kelanjutan nya aksi masa mogok kerja oleh petugas kebersihan lingkungan hidup DLH Kota Binjai, sangat disesalkan, sang kadis menghindar, terlihat tidak mengindahkan,padahal terlihat baru turun dari mobil dinas.
Bahkan, yang lebih parahnya lagi saat Media Online ini akan konfirmasi ke Kabid Angkutan melalui WhatsApp seluler nya,malah nomor dari awak media online ini di blokir disinggung soal aksi mogok kerja.
Masyarakat Kota Binjai merasakan sedikit kekecewaan dari apa yang udah di janjikan tidak terlihat tampak yang terealisasi bahkan dampak yang ada tidak bisa diikut rasakan. Tidak bisa dipungkiri bahwa program 100 Hari Kerja Walikota dan Wakil walikota Binjai yang terpilih kemungkinan hanya 30 % saja. (Raka )
