Papua, JejakIndonesia.id — Dalam sebuah langkah penting menuju persiapan Pemilu 2029, DPW Partai Amanat Demokrasi Indonesia (PADI) di Papua Pegunungan memberikan mandat untuk pembentukan struktur DPD Kabupaten. Acara penyerahan mandat tersebut dipimpin oleh Ketua DPW Papua Pegunungan, Marinus Yalak, S.IP, yang didampingi oleh Sekretaris DPW Papua Pegunungan, Naftali Haluk. Penyerahan mandat dilakukan untuk delapan cabang DPD di wilayah Papua Pegunungan, sebagai langkah konkret partai dalam mempersiapkan partisipasi dalam pemilu mendatang.
Delapan DPD yang Menerima Mandat
Berikut adalah delapan cabang DPD yang telah dikukuhkan oleh DPW PADI:
- Petrus Haluk – DPD PADI Kabupaten Jayawijaya
- Buce Sub – DPD PADI Kabupaten Yahukimo
- Nus Karoba – DPD PADI Kabupaten Mamberamo Tengah
- Leyur Wenda – DPD PADI Kabupaten Lanny Jaya
- Yames Serera – DPD PADI Kabupaten Nduga
- Chris Natalie Tabo – DPD PADI Kabupaten Tolikara
- Yosafat Aligat Alitnoe – DPD PADI Kabupaten Yalimo
- Yotam Mimin – DPD PADI Kabupaten Bintang
Pembentukan Struktur dan Kriteria Representasi
Marinus Yalak menekankan pentingnya pembentukan struktur organisasi yang kokoh di tingkat kecamatan. Ia mengambil sikap tegas bahwa meskipun KPU memutuskan minimal 30 persen keterwakilan perempuan, DPW PADI mendorong agar tingkat keterwakilan perempuan mencapai 30 persen di setiap cabang.
Selain itu, Yalak juga menegaskan bahwa semua kepengurusan DPD harus memiliki domisili kantor yang jelas serta rekening partai. “Kami ingin memastikan bahwa setiap cabang dapat beroperasi dengan baik dan transparan,” katanya.
Kesempatan Bergabung untuk Masyarakat
Partai Amanat Demokrasi Indonesia juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dan bergabung. Para calon anggota diharuskan untuk membuat surat pernyataan dengan NIK KTP yang tidak tumpang tindih, guna menjaga integritas data dan kepengurusan partai.
Rencana Pembentukan Dua Kabupaten Selanjutnya
Meskipun delapan DPD telah resmi dikukuhkan, Yalak menjelaskan bahwa masih ada dua kabupaten yang akan segera mengikuti. Proses pembentukan tersebut memerlukan kesiapan syarat yang ditetapkan oleh DPW, termasuk kepemilikan kantor dan surat domisili.
Komitmen Partai untuk Keberlanjutan
Dengan langkah ini, PADI menunjukkan komitmennya untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi di Indonesia, khususnya di wilayah Papua Pegunungan. Penyerahan mandat ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga mencerminkan kesiapan PADI dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di setiap daerah.
PADI bertekad untuk menjadi partai yang lebih representatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mengharapkan dukungan yang luas dari semua elemen masyarakat di Papua Pegunungan menjelang pemilu 2029.
Dengan pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada keterwakilan yang seimbang, DPW PADI berharap dapat memperluas basis dukungannya dan menjadikan suara rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap langkah dan kebijakan yang diambil.
TIM PADI
