Banyuwangi, Jejakindonesia.id – Kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Banyuwangi mendapat apresiasi dari Pemprov Jatim. Banyuwangi menjadi tiga besar TPID berkinerja terbaik di wilayah Provinsi Jatim kategori Kabupaten/Kota pantauan Indeks Harga Konsumen (IHK).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, A.KS., M.AP., kepada Plt. Bupati Banyuwangi Sugirah dalam forum High Level Meeting (HLM) TPID dan Forum Investasi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, pada Kamis (17/10/2024).
“Alhamdulillah, berkat kekompakan mulai dari tim TPID dan seluruh stakeholder, inflasi Banyuwangi selama setahun terakhir bisa kita jaga dengan baik. Inflasi year-on-year September 2023-2024 Banyuwangi sebesar 2,07 dengan IHK 106,46, salah satu yang terendah di Jawa Timur,” tutur Sugirah.
Sugirah mengatakan, salah satu kunci terjaganya inflasi selain kerja sama yang baik adalah berkat monitoring kondisi pasar secara rutin. Termasuk intens berkoordinasi dengan Bulog dan stakeholder terkait untuk ketersediaan pangan.
“Kami terus berkoordinasi dengan berbagai lembaga seperti, Bank Indonesia, Bulog, hingga Badan Pangan Nasional (BPN). Pengendalian inflasi di sektor pangan sangat krusial, apalagi menjelang hari libur natal dan tahun baru,” kata Sugirah.
Plt. Bupati Banyuwangi membeberkan sejumlah program untuk pengendalian inflasi daerah. Salah satunya adalah meningkatkan produktivitas bawang merah, komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga. Petani bawang merah banyak menggunakan light trap yang fungsinya untuk menarik perhatian hama bawang merah agar tidak menempel di tanaman.
Pemkab Banyuwangi juga melakukan strategi pengendalian inflasi seperti melakukan monev ketersediaan pangan dan monev stabilisasi harga pasar. Melaksanakan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah yang melibatkan pelaku usaha dari gapoktan, Asosiasi Petani Cabai, Instansi Vertikal, BUMN (BULOG), Perpadi dan Hiswanamigas.
Selain itu, sejumlah inovasi seperti regenerasi ribuan petani muda dengan “Jagoan Tani”, membuat Toko Pengendalian Inflasi Banyuwangi (TOP Si Wangi), dan perbaikan infrastruktur jalan untuk keperluan mobilitas distribusi bahan pokok, turut andil dalam menjaga inflasi daerah.
“Kuncinya adalah sinergitas. Mengendalikan inflasi secara parsial dan sektoral akan berhasil bila semua elemen baik pemerintah dan masyarakat terlibat aktif,” terangnya.
Dalam pertemuan tersebut, juga disepakati penandatanganan Kesepakatan Bersama (KSB) Kerjasama Antar Daerah (KAD) Intra Provinsi, melibatkan beberapa kabupaten seperti Pasuruan dengan Probolinggo, Banyuwangi dengan Nganjuk, dan Lumajang dengan Malang. (*)
