Banyuwangi, JejakIndonesia.id – Anggaran publikasi untuk sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 jelas tidak sedikit. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat memahami aturan dan mendorong partisipasi aktif dalam Pilkada. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengemban tanggung jawab ini, baik melalui kegiatan langsung maupun pemasangan baliho atau banner di berbagai daerah.
Namun, sangat disayangkan bahwa efektivitas sosialisasi ini dipertanyakan oleh banyak pihak. Meskipun dana besar digelontorkan, pesan inti sosialisasi yang disampaikan melalui baliho tampaknya tidak sepenuhnya sampai kepada masyarakat. Alih-alih memberikan informasi jelas terkait Pilkada, baliho yang tersebar justru lebih menonjolkan foto para komisioner Bawaslu. Ukuran foto yang besar mengalihkan perhatian dari pesan utama yang seharusnya disampaikan.
Seperti baliho dan banner di beberapa lokasi, bundaran SMA Negeri 1 Giri, selatan pom bensin Kedayunan, dan pelabuhan LCM Ketapang.
Warga, seperti Endang yang ditemui media di salah satu kawasan bundaran SMA Negeri 1 Giri, mengaku tidak memahami pesan apa yang ingin disampaikan baliho tersebut. “Saya tahu itu gambar orang-orang dari Bawaslu, tapi tidak tahu apa isi pesannya,” ujar Endang saat ditanya awak media pada Selasa, 22/10/24.
ini menunjukkan bahwa fokus berlebih pada visual komisioner Bawaslu membuat informasi sosialisasi justru kabur.
Situasi ini menjadi kritik serius bagi Bawaslu. Ketika memilih media sosialisasi seperti baliho, seharusnya pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat lebih diutamakan daripada menonjolkan foto-foto anggota komisioner. Sosialisasi seharusnya berfokus pada isi dan bukan pada citra personal.
Jika tidak segera diperbaiki, publikasi semacam ini dikhawatirkan akan menurunkan efektivitas sosialisasi Pilkada 2024, sehingga masyarakat tetap kurang terinformasi meskipun kampanye besar-besaran telah dilakukan.
Redaksi: Tim Investigasi
