TULUNGAGUNG – jejakindonesia.id | Konsolidasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung dalam rangka sosialisasi calon kepala daerah (kada) dan rekrutmen saksi atau regu penggerak pemilih (Guraklih) Pilkada Serentak 2024 terus bergulir.
Kali ini konsolidasi berlangsung di dapil 5 bertempat GOR Desa Ngrendeng kecamatan Gondang pada Minggu (29/9/2024).
Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung, Erma Susanti, mengajak seluruh PAC dan Pengurus Ranting di wilayah Kecamatan Gondang , Pagerwojo dan Sendang untuk berjuang bersama memenangkan Pilkada Serentak 2024.
Yakni, memenangkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo dan Didik Girnoto Yekti (Mardinoto) serta Paslon Gubenur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini dan KH Zahrul Azhar Asad (Risma-Gus Hans).
“Jika Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah mengeluarkan surat keputusan, maka wajib hukumnya bagi seluruh pengurus untuk tegak lurus,” ujar Erma.
Dia menjelaskan, esensi dari Pilkada Serentak 2024 bukan sekadar memenangkan Paslon Mardinoto dan Risma-Gus Hans, tapi untuk menjaga marwah PDI Perjuangan.
Untuk itu, ia menegaskan, DPC Tulungagung tidak ingin mendengar informasi adanya struktur, kader dan simpatisan Partai yang tidak tegak lurus.
“Jika ada pengurus yang tidak tegak lurus, pasti akan mendapat konsekuensi dari PDI Perjuangan,” jelasnya.
Menurut Erma, dalam proses Pilkada Serentak 2024 PDI Perjuangan tidak main-main. Artinya, semua tahapan, mulai dari proses rekruitmen calon kepala daerah hingga proses pemenang, benar-benar dipersiapkan secara matang.
Bahkan, rekomendasi yang diturunkan DPP Partai kepada paslon di Pilkada Serentak 2024 bisa dipastikan sudah melalui pertimbangan dari berbagai faktor yang bisa membawa kemenangan PDI Perjuangan.
“Mardinoto dan Risma-Gus Hans adalah paslon yang berdasarkan pertimbangan Partai yang bisa membawa kemenangan di Kabupaten Tulungagung dan Jawa Timur,” tandasnya.
Sementara itu Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur Tri Rismaharini menyampaikan sejumlah gagasan dalam programnya bila terpilih menjadi gubernur, antara lain soal sekolah gratis. Risma menginginkan, program tersebut berlaku untuk semua jenjang sekolah.
Risma pun memberi contoh, saat dirinya menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode, 2010-2020, dan program tersebut berhasil dijalankan dengan baik.
Dikatakan Risma, dalam program sekolah gratis ini tidak ada tarikan kepada wali murid dari pihak manapun. Semua kebutuhan sekolah mulai dari gaji guru honorer, hingga seragam sekolah bisa dihitung semua.
“Jika pendanaan dari APBD tidak mencukupi, saya akan menggandeng pihak swasta seperti baznas, untuk memenuhi program sekolah gratis ini,” Katanya.
(Winarti)
