PASURUAN | jejakindonesia.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam Rapat Paripurna tersebut, enam fraksi di DPRD Kota Pasuruan menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna IV yang digelar pada Jumat (02/05/2025).
Rapat paripurna berlangsung di Aula Gedung DPRD Kota Pasuruan, dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pasuruan, M Toyib serta dihadiri oleh Wali Kota Pasuruan, Mas Adi Wakil Wali Kota Nawawi, Sekretaris Daerah dan jajaran pimpinan OPD, serta Forkopimda.
Keenam fraksi yang menyatakan persetujuannya yakni Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Amanat Pembangunan Indonesia (API), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi PDI-P dan Fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat. Dalam pandangan akhirnya, masing- masing fraksi menyampaikan bahwa pembentukan dan penyusunan perangkat daerah ini diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan birokrasi yang lebih efektif dan efisien.
Dalam kesempatan ini juru bicara fraksi menyampaikan “Fraksi kami, menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Pasuruan,” jar salah satu juru bicara fraksi dalam penyampaiannya.
Dalam sambutannya Wali Kota Pasuruan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas sinergi dan kerja samanya selama proses pembahasan raperda berlangsung. Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pasuruan untuk segera menindaklanjuti raperda ini dalam pelaksanaan pemerintahan ke depan.
“Terima kasih kepada DPRD Kota Pasuruan atas persetujuannya. Kami berkomitmen untuk menjalankan implementasi Perda ini dengan sebaik- baiknya, demi memperkuat kinerja perangkat daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
“ujar Mas Adi dalam sambutannya.
Dengan disetujuinya raperda tersebut oleh seluruh fraksi yang hadir, maka DPRD dan Pemerintah Kota Pasuruan akan memproses pengesahan Raperda menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melalui tahapan fasilitasi dan evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Rapat ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif adalah kunci utama dalam membawa Kota Pasuruan menuju masa depan yang lebih cerah, inklusif, dan berkelanjutan.
(Tim Pas)
