Banyuwangi, JejakIndonesia.id – Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang florist mengeluhkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mengimbau agar ucapan selamat dalam bentuk karangan bunga diganti dengan paket sembako untuk warga kurang mampu. Kebijakan ini dinilai merugikan mereka yang selama ini mengandalkan bisnis florist sebagai sumber penghasilan.
Salah satu pemilik usaha florist di Banyuwangi, inisial EF (tidak mau disebutkan namanya), menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan tersebut yang dinilai tidak mempertimbangkan dampak ekonomi bagi para pengusaha kecil.
“Ya geli aja sih dengar dan dapat info lucu kayak gini. Ini kan sama aja matikan UMKM florist yang selama ini jadi lahan usaha kita. Yang tadinya banyak mau order sambung silaturahmi melalui karangan bunga dari relasi, rekanan, kolega beliau sendiri untuk order… eh akhirnya di-cancel. Kita tahu kok masih banyak sesama kita yang lagi membutuhkan, tapi apa harus seperti ini juga langkah yang diambil? Kebijakan yang kurang keren dan nggak populis blas,” ujar EF kepada media, Rabu, (19/02/25)
EF menambahkan, “Lagian emangnya apa pemkab ga ada kah anggaran untuk warga miskin melalui Dinsos / warga terdampak bencana melalui BPBD? Kok sampe ucapan selamat lewat karangan bunga aja harus di split jadi sembako untuk dikasihkan ke warga, kan lucu dan aneh.” Tambahnya
Menurut EF, kebijakan tersebut secara tidak langsung membuat pesanan karangan bunga menurun drastis, padahal banyak pelaku usaha yang menggantungkan hidupnya dari bisnis ini. Ia juga menyayangkan tidak adanya diskusi atau konsultasi terlebih dahulu dengan pelaku UMKM sebelum kebijakan ini diumumkan.
“Harusnya kan ada solusi yang lebih baik, jangan langsung mematikan usaha orang. Bisa saja ada kebijakan lain yang tetap memperhatikan masyarakat yang membutuhkan, tapi juga tidak merugikan UMKM. Pemerintah mestinya mengajak kami berdiskusi dulu, mencari solusi yang lebih adil,” tambahnya.
Sejumlah pelaku usaha lainnya juga menyampaikan keluhan serupa. Mereka berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini agar tidak merugikan satu pihak demi keuntungan pihak lain. Mereka juga mengusulkan agar ada alternatif penghargaan selain karangan bunga yang tetap bisa mendukung keberlangsungan usaha mereka.
Polemik ini terus berkembang, dan para pelaku usaha berharap ada respons dari pemerintah daerah untuk mencari jalan tengah yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. (*)
