Palu, Jejakindonesia.id — Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon (PW-FRN), Agus Flores, menerima laporan dari masyarakat terkait maraknya aktivitas tambang ilegal di kawasan lereng Gunung Merapi, Magelang.
Kerusakan lingkungan yang terjadi kian parah, diduga akibat semakin banyaknya alat berat yang beroperasi tanpa kendali.
Dalam aduan yang diterima Agus Flores, masyarakat mengungkapkan bahwa aktivitas tambang ilegal ini bukan hanya merusak alam, tetapi juga diduga mendapat perlindungan dari oknum aparat.
“Ini salah satu bukti nyata bahwa negara seakan kalah dari penambang ilegal dan bos-bos alat berat. Mereka berani membayar oknum TNI-Polri untuk merusak alam,” ujar Agus Flores dalam keterangannya, Sabtu (1/2/2025).
Dari pantauan di lapangan, ratusan hektar lahan di lereng Merapi yang berada di wilayah Magelang mengalami kerusakan parah.
Lubang-lubang besar menganga, tanah longsor mengancam pemukiman, dan ekosistem terganggu akibat eksploitasi tanpa aturan.
Masyarakat sekitar mengeluhkan dampak negatif dari aktivitas penambangan ini, seperti polusi udara akibat debu tambang, rusaknya jalan akibat mobilisasi alat berat, serta ancaman bencana tanah longsor dan banjir.
Yang lebih mengkhawatirkan, jumlah alat berat yang beroperasi di lokasi tambang ilegal semakin hari semakin bertambah.
“Setiap minggu jumlah alat berat seperti beko bertambah. Sepertinya ada yang membekingi, sehingga penambang ilegal semakin berani,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Meski pemerintah dan aparat penegak hukum kerap melakukan razia dan penertiban, namun aktivitas tambang ilegal tetap marak.
Hal ini menimbulkan dugaan adanya keterlibatan oknum yang melindungi praktik ilegal tersebut.
PW-FRN bersama masyarakat mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap praktik penambangan ilegal ini.
“Kami meminta Presiden, Kapolri, dan Panglima TNI turun tangan. Jika dibiarkan, bukan hanya lingkungan yang rusak, tapi juga wibawa negara dipertaruhkan,” pungkas Agus Flores.
Reporter: Koko
