Bogor, JejakIndonesia.id – Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menegaskan bahwa melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam politik praktis adalah ancaman serius bagi stabilitas negara dan masa depan demokrasi. Pernyataan ini disampaikan Basarah saat memberikan arahan dalam Rapimsus dan Rakernas Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI/Polri (GM FKPPI) di Bogor, Rabu (4/12/2024).
Netralitas TNI-Polri: Pilar Stabilitas Negara
Basarah menekankan pentingnya menjaga profesionalisme TNI dan Polri sesuai mandat Undang-Undang. “Undang-Undang jelas melarang TNI dan Polri terlibat dalam politik praktis. Kedua institusi ini harus fokus mengabdi kepada negara berlandaskan Pancasila,” tegasnya.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyebutkan bahwa TNI harus profesional, terlatih, terdidik, dan tidak terlibat dalam politik praktis. Hal serupa juga diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang menegaskan bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik.
Kritik Terhadap Dugaan Mobilisasi Polri
Basarah juga menyoroti dugaan adanya mobilisasi Polri dalam Pilpres dan Pilkada serentak 2024. Istilah “Parcok” (Partai Coklat), yang mengacu pada penggunaan Polri untuk mendukung kontestan tertentu, menjadi sorotan tajam.
“Jika institusi bersenjata seperti TNI dan Polri digiring ke politik praktis, kita tidak hanya berbicara tentang demokrasi yang tercederai, tetapi juga potensi instabilitas yang mengancam kedaulatan negara,” ujarnya.
Pesan untuk Generasi Muda FKPPI
Basarah mengajak GM FKPPI untuk menjadi garda depan menjaga netralitas TNI-Polri dan mendorong stabilitas nasional. “Generasi muda harus tangguh dan mandiri, dengan setia pada Pancasila dan cita-cita kebangsaan,” kata Basarah.
Ia juga meminta GM FKPPI fokus pada tiga hal: meningkatkan kapasitas kepemimpinan, konsolidasi organisasi, dan menyesuaikan program kerja dengan visi Indonesia 2045.
Basarah mengakhiri arahannya dengan seruan: “Jadilah kekuatan pembangun, bukan sekadar pengamat. TNI dan Polri adalah penjaga bangsa, bukan alat politik partisan.” pungkasnya. (AO)
