Banyuwangi, – Jejakindonesia.id | Sebuah foto yang diduga memperlihatkan Camat Siliragung, Henry Suhartono, sedang menikmati sabu di dalam ruang kerjanya bersama seorang rekannya viral di media sosial pada Senin, 30 Juni 2025. Diduga kuat, dalam foto tersebut terlihat alat isap sabu (bong), korek api, dan botol plastik, tepat di hadapan sang camat.
Foto ini langsung memantik reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk praktisi hukum dan aktivis antinarkoba.
Nurul Safii., S.H., M.H., C. MSP pengacara muda di Banyuwangi, menyebut bahwa keberadaan foto itu bisa dijadikan petunjuk awal penyelidikan. “Bukankah foto ini sudah cukup sebagai petunjuk awal? Aparat harus segera menyelidiki dan bila terbukti, Camat Henry harus dicopot,” tegasnya, Senin (30/6/2025).
Nurul Safii juga menyoroti aspek moralitas pejabat publik. “Bagaimana mungkin seorang aparatur sipil, apalagi camat, terlibat dalam penyalahgunaan narkoba? Apa yang bisa kita harapkan dari wilayah yang dipimpinnya?”
Nada serupa disampaikan oleh Hakim Said, S.H., Ketua Yayasan Anti Narkoba Lapor Pulih Sehat Sejahtera (YAN-LPSS) Banyuwangi sekaligus Founder dan Ketua Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo (RKBK).
“Ini bukan persoalan personal, tapi soal integritas pejabat negara. Jika benar foto itu adalah dirinya, Bupati harus segera memecat dengan tidak hormat. Pejabat yang main-main dengan narkoba karena tak layak memimpin rakyat,” tegas Hakim Said.
Pria alumni Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan ke-2 tahun 2006 di Unej ini juga mendesak BNNK dan Polresta Banyuwangi untuk turun tangan secara serius dan objektif. “Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Kalau masyarakat biasa saja bisa ditangkap karena narkoba, apalagi pejabat yang seharusnya jadi teladan,” tambahnya.
Terkait viralnya foto tersebut, Hakim Said juga meminta Camat Siliragung untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada media, demi menghindari simpang siur informasi.
“Kalau memang bukan dirinya, ya buktikan. Tapi kalau terbukti, jangan dilindungi!”
Sebagai langkah konkret, ia mendesak agar Bupati Banyuwangi melakukan screening tes urine rutin terhadap seluruh pegawai, termasuk camat, lurah, OPD, hingga para pejabat tertinggi daerah. “Wakil Bupati, Sekda, bahkan Bupati juga harus ikut screening tes urine. Ini komitmen bersama untuk mewujudkan Banyuwangi Bersinar, bersih dari narkoba,” tegasnya.
Ditambahkan, kedisiplinan dan komitmen terhadap aturan adalah kunci menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. “Kalau perlu, tes urine digelar berkala dengan pengawasan eksternal agar transparan,” pungkas Hakim Said. (red)
