Banyuwangi | Jejakindonesia.id – Tokoh masyarakat dan pengamat kinerja pemerintahan Banyuwangi, Amrullah, S.H., menyoroti sejumlah permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam obrolan hangat hari ini. Amrullah mengungkapkan keprihatinannya terhadap penggunaan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan dan RSUD Genteng yang mencapai total 60 miliar rupiah. Anggaran tersebut, menurut Amrullah, sempat dipinjam untuk membiayai kegiatan pemerintah lain, meskipun telah dikembalikan.(25/06/25).
Amrullah juga menyoroti kepemimpinan yang masih bersifat sementara (PJ) di beberapa posisi pemerintahan Banyuwangi. Ia menilai hal ini berdampak pada pengambilan kebijakan yang kurang efektif dan tepat sasaran. “Pejabat sementara seringkali tidak punya kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan anggaran,” tegas Amrullah.
Lebih lanjut, Amrullah mempertanyakan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Ia menyebutkan bahwa Banyuwangi sebenarnya hanya mengalami defisit 100 miliar rupiah, sementara terdapat SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar 89 miliar rupiah, dan pemerintah justru melakukan hutang mencapai ratusan miliar rupiah. “Pertanyaannya, apa yang dijaminkan pemerintah untuk hutang sebesar itu? Dan kemana sebenarnya 89 Miliar SILPA tersebut dialokasikan?” tanyanya.
Amrullah juga mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggapnya kacau dan berdampak pada melemahnya perekonomian Banyuwangi. Sebagai contoh, ia menunjuk pada kondisi pasar dan UMKM yang lesu, meskipun program bantuan sosial (bansos) terus berjalan.
“Bansos yang terus diberikan justru menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Banyuwangi belum membaik,” jelasnya. Amrullah juga menyoroti potensi Banyuwangi yang belum optimal dimanfaatkan, seperti aset tambang dan penerimaan dari Golden Share yang selama ini pemerintah dapatkan untuk Banyuwangi.
Amrullah berharap pemerintah Banyuwangi, baik eksekutif maupun legislatif, lebih terbuka dan transparan kepada masyarakat. Ia meminta agar pemerintah menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran dan pengelolaan aset daerah. “Jangan sampai ada yang disembunyikan atau disamarkan (suloyo),” pungkas Amrullah. Ia berharap agar ke depan kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.
(Indah Razak)
