SURABAYA | jejakindonesia.id – Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dalam waktu dekat. Aksi ini akan berlangsung di dua titik utama di Kota Surabaya, yakni Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Jawa Timur dan Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur.
AMI Umumkan Aksi Demonstrasi di Depan Kanwil Ditjen PAS dan DPRD Jatim
Dalam surat resminya, AMI menyoroti dugaan kelalaian dan pembiaran oleh Kalapas, KPLP, Kamtib, Karutan dan KPR di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Jawa Timur. Mereka menuding para pejabat tersebut telah membiarkan peredaran narkotika jenis sabu dan penggunaan handphone (HP) ilegal di dalam lapas.
Lapas Jadi “Las Vegas”? Tuduhan Serius dari AMI
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, dalam keterangannya kepada awak media (11/6/2025), menyebut bahwa beberapa lapas dan rutan di Jawa Timur telah berubah layaknya ‘Las Vegas’, tempat di mana segala bentuk pelanggaran hukum dibiarkan begitu saja.
“Kami mencium adanya ketidakprofesionalan petugas lapas dan rutan. Mereka diduga menutup-nutupi dan bahkan dengan sengaja melindungi praktik pungli, peredaran HP, serta penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Ini mencederai semangat reformasi birokrasi,” ujar Baihaki.
Menuntut Penindakan Tegas Pecat Oknum Tanpa Hormat. Dalam pernyataan tegasnya, Baihaki menyampaikan bahwa AMI menuntut pemecatan tidak hormat terhadap seluruh oknum sipir dan pejabat lapas yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kami tidak ingin warga binaan di lapas dan rutan menjadi korban ketamakan aparat. Jika ada sipir yang justru jadi pemasok narkoba, harus segera dicopot, dipecat dan dipenjarakan. Jangan biarkan lapas dan rutan jadi ladang bisnis gelap!” tegasnya.
AMI juga menyerukan agar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Komisi III DPR RI, Komisi XIII DPR RI dan Komisi A DPRD Provinsi jawa timur turun tangan langsung untuk melakukan investigasi independen dan terbuka
Akar Masalah Lemahnya Pengawasan dan Sistem Pemasyarakatan. Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas lapas dan rutan bukan hal baru di Indonesia. Namun, menurut AMI, kasus ini menjadi darurat moral dan hukum apabila terus dibiarkan tanpa evaluasi menyeluruh.
Baihaki menyebut bahwa banyak laporan dari masyarakat dan keluarga narapidana yang mengaku harus membayar sejumlah uang untuk fasilitas tertentu di dalam lapas dan rutan, termasuk penggunaan HP, makanan khusus, hingga akses obat-obatan terlarang.
“Kalau sistem ini terus dibiarkan, maka rehabilitasi tidak pernah akan terjadi. Justru lapas dan rutan menjadi tempat pelanggaran hukum yang sistematis,” tambahnya.
Seruan AMI Transparansi dan Reformasi Total Pemasyarakatan. Melalui aksi ini, Aliansi Madura Indonesia menyuarakan tiga tuntutan utama:
Copot dan Pecat oknum Kalapas, KPLP, Kamtib, Karutan dan KPR yang lalai menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pimpinan. Copot, Pecat dan Penjarakan oknum petugas/pegawai/pejabat lapas dan rutan yang terlibat praktik ilegal di dalam lapas. Lakukan audit dan inspeksi mendadak ke seluruh lapas dan rutan di seluruh Jawa Timur secara transparan.
Libatkan lembaga pengawasan eksternal dan masyarakat sipil dalam reformasi sistem pemasyarakatan.
Baihaki juga mengajak seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap penegakan hukum dan moralitas aparat penegak hukum untuk ikut mengawal jalannya aksi damai ini.
Aksi Damai, Tapi Tegas: AMI Siapkan Massa Besar. Menurut informasi dari internal AMI, aksi ini akan melibatkan ratusan hingga ribuan peserta, yang terdiri dari anggota, simpatisan, serta jaringan organisasi sipil lainnya.
Aksi ini akan berlangsung secara damai, namun dengan orasi dan tuntutan yang tegas dan terstruktur. AMI memastikan bahwa seluruh peserta akan mematuhi protokol keamanan serta tidak akan melakukan tindakan anarkis.
Pemerintah Diminta Tidak Bungkam.
Sementara itu, AMI juga mengingatkan agar pemerintah, khususnya Presiden Republik Indonesia, tidak menutup mata terhadap tudingan ini. Menurut mereka, jika pemerintah tidak segera menanggapi, maka akan memperparah krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
“Jika tidak segera ditangani, publik akan berpikir bahwa pemerintah sengaja membiarkan praktik-praktik kotor ini terjadi. Kami akan terus bergerak jika tidak ada tindakan nyata,” tutup Baihaki.
Lapas Harus Jadi Tempat Rehabilitasi, Bukan Bisnis Gelap.
Aliansi Madura Indonesia menegaskan bahwa tuntutan mereka bukanlah bentuk oposisi terhadap negara atau sistem pemasyarakatan. Sebaliknya, mereka ingin mengembalikan marwah lapas dan rutan sebagai tempat rehabilitasi yang manusiawi, bukan arena transaksi ilegal.
Aksi unjuk rasa yang direncanakan ini diharapkan menjadi pemantik untuk membersihkan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan dari praktik-praktik menyimpang.
Masyarakat pun kini menanti komitmen dari Menteri Imipas RI, unjuk rasa yang direncanakan ini diharapkan menjadi pemantik untuk membersihkan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan dari praktik-praktik menyimpang.
Masyarakat pun kini menanti: akankah negara bertindak??
