PASURUAN | jejakindonesia.id – Penutupan warung atau usaha kecil oleh pemerintah secara sepihak dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Polemik penutupan warung yang diduga sebagai tempat transaksi prostitusi memang bisa berdampak pada warung lain di sekitarnya yang mungkin benar-benar menjalankan usaha kecil menengah (UMKM) secara jujur.
Dalam situasi seperti ini, penting bagi pihak berwenang untuk melakukan investigasi dan verifikasi yang menyeluruh sebelum mengambil tindakan penutupan, agar tidak merugikan pelaku usaha yang tidak terlibat.
Dalam kejadian tersebut Sekjen (LMPI) Jawa Timur Rachmad Tjahjono, panggilan akrabnya Bang Yono Mengatakan, Diduga ada 3 warung yang menjual minuman keras, mengakibatkan 40 lebih warung lainya di tutup. kebijakan pemerintah seharusnya harus tegas dan mempertimbangkan kepada warung yang tidak ikut-ikutan mencari masalah
“Disaat situasi seperti (efisiensi) dan sulit mencari sandang pangan, kurang elok ketika pemerintah serta merta menutup warung-warung yang tidak bermasalah. Harusnya dilakukan pembinaan pada yang bermasalah sekaligus sosialisasi bagi yang lain. Intinya Pemerintah jangan hanya karena Intervensi dari pihak lain terus melakukan hal yang kurang bijaksana.” ujar Bang Yono (10/5/2025).
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sering kali menjadi tulang punggung perekonomian daerah dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang.
“Banyak keluarga bergantung pada warung kecil untuk nafkah sehari-hari. Penutupan warung kecil yang benar-benar tidak menyimpang dari usahanya ini dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Warung kecil sering kali menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat.”Imbuhnya
Warung tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai tempat interaksi sosial. Penutupan ini dapat mengurangi ruang bagi komunitas untuk berkumpul dan bersosialisasi.
Penutupan yang dianggap tidak adil dapat memicu ketidakpuasan dan protes dari masyarakat, yang berpotensi menyebabkan ketegangan sosial.
Agar dampak negatif ini bisa diminimalisir, penting bagi pemerintah untuk melakukan pendekatan yang lebih inklusif, misalnya dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menyediakan alternatif pendapatan atau dukungan bagi pemilik warung. Diskusi dan komunikasi terbuka juga diperlukan untuk memahami kebutuhan dan keluhan dari masyarakat.
(Tim Pas)
