Binjai – Jejakindonesia.id | Gawat !! Rapat Paripurna membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ) 2024 hasil yang diserah oleh Walikota batal di selenggarakan. Adapun pembatalan rapat paripurna tersebut dikarenakan bukan tidak Kuorum, bahkan melainkan Tim LKPJ Walikota sedang tidak berada di tempat. Jumat (9/5).
Dalam forum rapat paripurna pembahasan tentang LKPJ 2024 wajib turut serta kehadiran daripada tim LKPJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Binjai, diantara lainnya yaitu 1. Kepala Bappeda. 2. Tapem, 3. Inspektorat dan terakhir 4. Kabag Hukum selain Tim LKPJ, DPRD Binjai juga mempunyai unsur tim Panitia Khusus (Pansus).
Panitia Khusus ( Pansus) DPRD dibentuk dengan berdasarkan kebutuhan dan ditetapkan langsung melalui keputusan DPRD setelah mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna, pertimbang badan musyawarah ( Bamus ) dan atau pertimbangan ke pimpinan DPRD Binjai.
Keterkaitan LKPJ 2024 dengan Pansus DPRD Binjai mempunyai hubungan yang tidak bisa di pisahkan bahkan melainkan tidak ada pihak yang ingin mencoba intervensi dalam segi melaporkan LKPJ 2024 yang bersifat preventif. Namun, Pansus dapat bertugas mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah, seperti evaluasi kinerja Walikota / bupati atau dalam pengelolaan anggaran daerah.
Pembatalan rapat paripurna membahas tentang LKPJ 2024 dibernakan oleh Wakil Ketua II DPRD Binjai Hairil Anwar,S.Pd.I saat di konfirmasi langsung oleh awak media online jejak Indonesia.id saat berada di ruang kerja disaat itu mengatakan ” pimpinan DPRD Binjai wajib membuat Pansus terdahulu sebelum memasuki agenda pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban Tahun Anggaran 2024 yang diberikan Oleh Walikota Binjai beserta tim LKPJ Pemko untuk dibahas. BENAR bang, BATAL DIBAHAS Rapat Paripurna DPRD Binjai tentang LKPJ 2024 yang dimana seharusnya ini hari diseleng garakan agenda kegiatan tersebut dibahas, namun Pansus DPRD minta di undur sampai 16 mei 2025,” ujar Hairil.
Pembatalan tersebut membuat kalangan DPRD Binjai sebagai wakil rakyat mempunyai rasa sikap kecewa. Bagaimana mau dibahas LKPJ 2024, ” jika yang bersangkutan tidak terlihat hadir ke ruang rapat sidang paripurna dengan sebab alasan daripada mereka tidak adanya tim LKPJ beserta Walikota sedang tidak berada di tempat,”kesal Hairil.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban 2024 sangat berpotensi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD kedepannya dalam management keuangan daerah yang maksimal. Berdasarkan LKPJ 2024 bisa terlihat gelombang elektromagnetik yang dalam penggunaan belanja barang dan jasa untuk kebutuhan sehari-hari maupun pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana tepat sasaran tidak ada penyimpangan yang terlihat sangat jelas.
Sementara itu, Sore sekiranya pukul 16.15 dini hari juga tepatnya, Sekretaris Dewan Hj.Putri Syawal Sembiring saat akan disamperin awak media online ini untuk konfirmasi kenapa paripurna LKPJ 2024 batal, namun terlihat langkah kaki terburu buru dan ditegur sapa oleh media ini tidak menoleh,tidak tau juga bila pura pura tidak terdengar. Padahal hanya menginginkan sebuah jawaban yang terucap dari bibir manisnya beliau. ( Raka).
