PASURUAN | jejakindonesia.id – Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2025 resmi dibuka di Grand City Convention Hall lantai 3, Surabaya, Kamis (7/5/2025). Mengusung tema “Dari APEKSI untuk Negeri” acara ini dikuti langsung oleh Walikota Pasuruan, Adi Wibowo (Mas Adi) agenda nasional ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi pembangunan berkelanjutan.
Pembukaan Munas L ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional tambora oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, bersama Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi. Hadir pula, Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak serta 98 wali kota anggota APEKSI dari seluruh Indonesia.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat jejaring antarkota dalam pengembangan potensi daerah serta kolaborasi untuk pembangunan berkelanjutan.
Munas yang dihadiri sekitar 98 kepala daerah seluruh Indonesia ini secara resmi dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya. la mengingatkan seluruh kepala daerah untuk memperkuat sinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Bangun hubungan yang mesra, bangun stabilitas politik atas dasar kekeluargaan dengan Forkopimda. Banyak persoalan selesai ketika Forkopimda solid kompak dengan bapak ibu.”ujarnya
Dalam sambutannya Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Eri Cahyadi, menyampaikan. Munas ini penting untuk menyamakan persepsi para kepala daerah soal pembangunan berkelanjutan yang berjalan seirama dengan visi misi maupun Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan Munas VII di Kota Surabaya. Baginya, APEKSI adalah rumah seluruh kota yang ada di Indonesia. “Maka ketika ada yang mengatakan rumahku adalah surgaku, maka APEKSI ini harus kita jadikan surga seluruh wali kota yang ada Indonesia,” ujar Eri Cahyadi
Di waktu yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Menurutnya, wali kota adalah mitra strategis pemerintah provinsi.
“Ini sebabnya berbagai kebijakan yang diambil oleh Gubernur prinsip kami adalah kolaboratif, bukan instruktif terhadap bupati dan wali kota. Kita berjalan bersama-sama, setiap daerah punya kekhasan dan kekhususannya masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan dan APEKSI bisa menjadi wadah yang efektif untuk kemudian mendorong,” kata Emil.
Emil juga mengapresiasi semangat APEKSI yang tidak hanya menyalurkan aspirasi, namun juga menjadi ruang mencari solusi bersama. “Saya senang tadi dikatakan oleh Pak Ketua Dewan APEKSI, APEKSI bukan tempat berkeluh kesah. Meskipun juga menjadi corong penyaluran aspirasi, tapi bukan untuk kemudian melempar masalah, tapi merumuskan solusi bersama-sama,” imbuhnya.
(Tim Pas)
