Banyuwangi – Jejakindonesia.id | Pemkab Banyuwangi menggelar Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Di forum tersebut , Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mentargetkan kemiskinan turun menjadi 4,39 persen dalam lima tahun ke depan.
Musrenbang yang digelar di Pendopo Sabha Swagata, Rabu (30/4/2025), diikuti berbagai unsur masyarakat. Yakni Jajaran Forpimda, Kepala Desa/Lurah, perwakilan ormas, LSM, PKK, akademisi dan instansi vertikal. Turut hadir Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono dan Pj. Sekda Guntur Priambodo.
“Di forum ini kami menyampaikan sejumlah target pembangunan yang akan dicapai hingga lima tahun ke depan. Ini akan menjadi komitmen kita semua untuk membuat program pembangunan agar lebih terarah,” kata Ipuk.
Ipuk lalu memaparkan, pemkab telah menetapkan program prioritas yang akan dikerjakan yakni Prioritas Utama, Prioritas Wajib dan Prioritas Pengungkit.
“Program Prioritas Utama daerah adalah mengakselerasi pengentasan kemiskinan. Target kami angka kemiskinan turun menjadi 4,39 persen,” beber Ipuk.
Sebelumnya angka kemiskinan Banyuwangi telah turun, dari 8,07% di tahun 2021 menjadi 6,54% pada tahun 2024.
Program Prioritas Wajib, tetap fokus pada bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan pada Prioritas Pengungkit dilakukan penguatan di sektor unggulan rakyat seperti pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif.
“Juga akan dilakukan pemerataan infrastruktur dasar, sosial, ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup serta digitalisasi layanan publik,” kata Ipuk.
Target pembangunan lain yang akan dicapai, salah satunya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 %. Sebelumnya pertumbuhan ekonomi daerah telah meningkat dari 4,09 persen (2021) menjadi 4,68 persen (2024).
“Untuk memajukan ekonomi daerah, langkah yang akan dilakukan adalah penguatan kerjasama untuk menarik investasi, penyederhanaan dan digitalisasi perizinan, meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastruktur dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan hidup,” ungkap Ipuk.
Target lain yang hendak dicapai seperti Indeks Kesejahteraan Sosial meningkat menjadi 75, Indeks Modal Manusia meningkat menjadi 0,65, serta Indeks Reformasi Birokrasi meningkat menjadi berpredikat AA.
“Tentu perencanaan ini masih belum sempurna, nantinya dalam penyusunan rancangan akhir dan pengesahan tidak menutup kemungkinan ada penyesuaian karena adanya perubahan kebijakan, isu aktual, regional, nasional maupun global,” kata Ipuk.
Dalam kesempatan itu, juga disampaikan sejumlah capaian yang telah diraih Banyuwangi. Indeks Gini turun dari 0,351 pada tahun 2023 menjadi 0,312 pada 2024.
Pendapatan Perkapita meningkat dari Rp. 49,99 juta di tahun 2021 menjadi Rp. 62,09 juta di tahun 2024. Serta indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 72,62 pada Tahun 2021 menjadi sebesar 74,30 pada Tahun 2024. (tfq)
