Bandung | Jejakindonesia.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme guna mengatasi aksi-aksi ormas yang meresahkan, termasuk melakukan intimidasi terhadap perusahaan dengan dalih meminta izin hari raya (THR).
Hal itu disampaikan Dedi saat membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, di Bandung, Jumat (21/3/2025).
“Saya sampaikan ke para anggota DPRD bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam. Mungkin besok, atau Senin kami akan mengeluarkan surat keputusan,” ujar Dedi.
Ia menyoroti maraknya aksi intimidasi yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan ormas maupun LSM terhadap dunia usaha. “Orang tidak merasa tenteram karena banyak pihak yang mengaku sebagai ormas atau LSM, lalu secara terang-terangan melakukan intimidasi,” katanya.
Dedi membeberkan sejumlah kasus, di antaranya aksi intimidasi terhadap petugas keamanan di Kota Bekasi dan kejadian di Kabupaten Bekasi, di mana sebuah ormas menaburkan sampah di depan Kantor Dinas Kesehatan sebelum akhirnya meminta maaf. Selain itu, Satuan Reserse Kriminal Polres Subang juga menangkap enam orang pelaku pemerasan di kawasan industri Surya Cipta.
Dedi menekankan bahwa kawasan industri Surya Cipta merupakan lokasi pendirian pabrik kendaraan listrik BYD yang akan menyerap 16 ribu tenaga kerja. “Permasalahan di kawasan industri Surya Cipta sudah selesai. Akses tol akan kami bahas Senin nanti, listrik sudah terkoneksi, dan tahun ini rekrutmen segera dilaksanakan,” ujarnya.
Selain aksi premanisme, Dedi juga menyoroti maraknya praktik percaloan tenaga kerja di Jawa Barat. Ia mengungkap bahwa banyak oknum dari berbagai kalangan, termasuk aparat desa, organisasi kepemudaan, ormas, LSM, hingga manajer personalia perusahaan, yang bekerja sama dalam praktik rekrutmen tenaga kerja berbayar.
“Angka pembayaran bisa berkisar dari Rp3 juta hingga Rp30 juta per orang, dan ini dilakukan secara terbuka,” ungkapnya.
Dedi menegaskan bahwa pihaknya akan memutus praktik tersebut dengan meminta perusahaan merekrut tenaga kerja secara langsung. “Prosesnya akan lebih cepat dan transparan. Praktik percaloan ini tidak boleh terjadi lagi di Jawa Barat,” tandasnya.
Kaperwil Jabar Jurnalis Jejak Indonesia: Haris Pranatha
