Banyuwangi – Jejakindonesia.id | Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Senin, 17 Maret 2025. Acara ini dihadiri oleh Muspida Banyuwangi, seluruh Camat se-Banyuwangi, perwakilan kelompok masyarakat, serta perwakilan pemerintah kabupaten tetangga seperti Jember, Bondowoso, Situbondo, Jembrana, Buleleng, dan Klungkung. Melalui Zoom, acara ini juga diikuti oleh para Kepala Desa dan berbagai instansi di Kabupaten Banyuwangi.
Dr. H. Akh. Jazuli, SH., M.SI., Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jawa Timur, hadir sebagai keynote speaker mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Jazuli menyoroti pertumbuhan indeks pembangunan di Jawa Timur, dengan Banyuwangi sebagai salah satu kabupaten yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Dalam kesempatan tersebut, Jazuli yang menyelipkan candaan khas “wong pesantren” membuat suasana yang awalnya serius menjadi lebih segar dengan gelak tawa.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan dampak kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat. Salah satunya adalah penundaan program infrastruktur jalan senilai sekitar Rp59 miliar. Meski demikian, Ipuk menegaskan bahwa Dana Desa tidak terdampak kebijakan ini. Ia mengingatkan pemerintah desa untuk tetap berhati-hati dalam pengelolaan anggaran dan fokus pada tiga prioritas utama: pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif.
Ipuk juga menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan, serta percepatan dan penyempurnaan digitalisasi layanan publik. Ia mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mengimplementasikan budaya kerja BERAHLAK, yang berfokus pada pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmoni, loyalitas, adaptasi, dan kolaborasi.
Sementara itu, pimpinan DPRD, yang disampaikan oleh Hj.Siti Mafrochatin Nikmah,S.Pd.MM, menyoroti masalah penyalagunaan lahan di lereng Gunung Ijen dan Raung yang berdampak pada banjir dan kerugian masyarakat. Ia juga menyinggung kurangnya dokter di puskesmas dan tingginya jumlah pejabat di kecamatan dan dinas yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.). Sebagai tambahan, Mafrochatin Nikmah mengingatkan agar pengelolaan sampah tetap mendapat perhatian, terutama terkait dengan kebersihan yang telah menjadi prestasi daerah.
Di akhir acara, dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan PT. PLN (Persero) UP3 Banyuwangi. Kesepakatan ini mencakup penyediaan infrastruktur dan keandalan suplai energi listrik, serta optimasi pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik di Banyuwangi.
Selain itu, diluncurkan pula program kesehatan masyarakat bernama Inovasi Permata Hati. Program ini dirancang untuk memastikan setiap ibu yang melahirkan mendapatkan penanganan persalinan dalam waktu 24 jam di setiap Puskesmas dan fasilitas kesehatan desa/kelurahan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Banyuwangi. (tfq)
