Panyabungan | Jejakindonesia.id – Acara Forum Group Discussion (FGD) yang digagas oleh DPD KNPI Kabupaten Madina berlangsung sukses meskipun diwarnai ketidakhadiran Bupati HM Ja’far Sukhairi Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi sebagai pemateri. Hal ini membuat pihak panitia merasa kecewa karena meskipun sudah diundang secara resmi, Bupati dan Wakil Bupati tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
“Panitia dan peserta FGD sangat kecewa atas ketidakhadiran Bupati atau Wakil Bupati, yang menurut kami mencerminkan bentuk kepanikan. Apalagi Bupati maupun Wakil Bupati mengutus Kepala Bappeda Birrul Walidain yang datang hanya setengah jam sebelum acara dimulai dan tidak membawa bahan apa pun untuk dipresentasikan. Kehadiran beliau kami nilai hanya sekadar pelengkap tanpa memberikan kesan positif bagi Pemkab Madina,” ujar Ketua Panitia, Ahmad Sarqawi Nasution, didampingi Sekretaris Ahmad Faisal, seusai acara yang berlangsung di Ballroom D’san Hotel Panyabungan.
Sarqawi juga menambahkan, ketidakhadiran pejabat Pemkab Madina dalam forum-forum kepemudaan sudah sering terjadi dan bukan hal baru. Bahkan, ia mengungkapkan bahwa pihaknya sudah tidak merasa heran dengan sikap Pemkab Madina yang terkesan merendahkan organisasi kepemudaan seperti KNPI sebagai wadah berhimpun dan pemersatu para OKP/Ormawa di Kabupaten Madina. Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa Pemkab Madina tidak memiliki keberpihakan terhadap pemberdayaan pemuda di daerah ini.
“Seharusnya, FGD ini menjadi forum yang tepat untuk mendeskripsikan klaim prestasi dan capaian pemerintah Kabupaten Madina. Namun, Bupati atau Wakil Bupati tidak berani hadir untuk mempresentasikan kinerja dan program mereka selama masa pemerintahan Sukhairi-Atika,” tambahnya.
Pihak panitia juga mendapat informasi bahwa pada saat FGD berlangsung, Bupati masih berada di Kabupaten Madina, tepatnya di Kebun Hutasiantar. Sarqawi pun bertanya-tanya apakah ketidakhadiran Bupati disebabkan oleh ketakutan untuk menghadapi kritikan dari pemuda Madina.
Sarqawi, yang juga Ketua Sapma PP Kabupaten Madina, menilai bahwa ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati merupakan bentuk kepanikan akibat merasa tidak memiliki prestasi yang dapat dibanggakan selama masa jabatan mereka. “Mereka mungkin merasa ‘gagal’ dan kehilangan kepercayaan masyarakat, yang akhirnya memengaruhi keputusan untuk tidak hadir,” ujarnya.
Pada acara yang digelar pada Jumat, 7 Maret 2025, panitia telah mengirimkan surat resmi kepada Bupati untuk menjadi narasumber dengan topik ‘Analisis SWOT Arah Kebijakan Visi Misi RPJMD, Program dan Janji Politik Pemerintahan Sukhairi-Atika: Antara Idealita dan Realita’. Sayangnya, meski telah diundang, Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda tidak berani hadir dan hanya mengutus Kepala Bappeda, yang dianggap tidak memiliki kapasitas dalam menguraikan visi-misi dan program Pemkab Madina.
Meski demikian, acara FGD dengan tema “Akhir Kepemimpinan Sukhairi-Atika: Antara Cita dan Fakta. Catatan Kritis History, Refleksi, Evaluasi, dan Proyeksi” berlangsung dengan tertib dan antusias. Puluhan peserta yang berasal dari berbagai OKP/Ormawa di Kabupaten Madina hadir untuk mengikuti diskusi. Beberapa narasumber yang hadir di antaranya adalah KBO Polres Madina Ipda Bagus Seto mewakili Kapolres Madina, tokoh masyarakat As Imran Khaitamy Daulay, mantan Ketua DPRD Madina, tokoh pers Iskandar Hasibuan, dan akademisi Askolani Nasution. Acara dipandu oleh moderator Ahmad Faisal, MH dari STAIN Madina, dan MC Neldi Sandra Nasution, M.Pd.
Di akhir acara, setelah kegiatan buka puasa bersama, para peserta memberikan mandat sepenuhnya kepada Ketua DPD KNPI Madina, Khairil Amri, untuk menyusun rumusan dan rekomendasi hasil FGD yang akan dipublikasikan dalam waktu 2×24 jam.
(Magrifatulloh)
