Opini – Jejakindonesia.id | Usai kemenangan diraih oleh pasangan IPUK dan Mujiono, maka usai pelantikan tanggal 20 Februari 2025 harus segera solidkan birokrasi agar tidak banyak membangun narasi. Fokus kepada pelayanan dengan saling gotong royong melayani rakyat tanpa basa – basi.
Pelantikan Bupati dan wakil Bupati terpilih segera dilakukan, isu rotasi jabatan pun mulai mencuat ke permukaan misalkan posisi Sekretaris Daerah ( Sekda ) yang sedang hangat diperbincangkan. Gaduh dengan posisi Sekretaris Daerah ( Sekda ) yang akan diisi siapa, saling menyebar isu dari kubu yang berkepentingan pun tak luput muncul ke permukaan.
Jangan ada raja kecil dalam sebuah kerajaan yang sudah dipimpin oleh raja atau ratu terpilih dan dipilih oleh rakyat langsung, jangan ada “bayangan” yang mengatur dan kendalikan sosok ibu ratu. Pesta demokrasi telah usai, tak ada lagi kubu A maupun kubu B dan saatnya membangun Banyuwangi bersama – sama.
Jabatan Sekda bukanlah satu – satunya yang bisa melayani rakyat dengan maksimal, namun semua posisi atau jabatan birokrasi bisa berkontribusi maksimal untuk melayani masyarakat. Tak hanya isu perebutan posisi Sekda yang muncul ke permukaan, para pendukung dan yang merasa berperan besar terhadap kemenangan Bupati pun ikut serta dalam kompetisi merebut perhatian Bupati. Hal itu hemat penulis adalah hal yang wajar dan manusiawi.
Tanggal Februari 2025 merupakan akhir masa jabatan Bupati Ipuk, dan Februari 2025 pula merupakan awal IPUK dan Mujiono menjabat sebagai Bupati dan wakil Bupati. Masyarakat ingin melihat perubahan yang signifikan dan lebih dari sebelumnya. Pepatah yang tepat, dibalik kesuksesan laki – laki ada perempuan yang hebat atau sebaliknya dan dibalik kemajuan pemerintahan yang pesat ada peran rakyat yang kuat untuk bersama membangun pemerintahan yang berdaulat.
Veri Kurniawan S.ST.,S.H ( Forum Analisis Kebijakan dan Pembangunan Daerah / FOSKAPDA )
