Jakarta, JejakIndonesia.id – Dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Kamis (23/1), anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, mengkritisi kebijakan terkait pagar laut yang dianggap merugikan nelayan. Sonny menegaskan pentingnya tindakan tegas pemerintah untuk mengusut tuntas pemasangan pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, yang selama ini menjadi sorotan.
Sonny menyampaikan akan melakukan kunjungan langsung untuk memastikan permasalahan ini, seraya mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam membongkar pagar laut tersebut. “Jika pencabutan pagar masih dalam perdebatan, meskipun saya pribadi setuju, prioritas utama kita adalah menyelamatkan kesejahteraan nelayan,” ujarnya.
Sonny juga menyoroti kelalaian pengawasan hingga menciptakan jarak 30 km antara garis pantai dengan wilayah pemagaran laut. Ia mengungkapkan, laporan serupa juga diterima dari wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. “Kementerian Kelautan dan Perikanan harus menunjukkan peran sebagai ‘bapak nelayan Indonesia’ dengan memberikan solusi nyata bagi mereka,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sonny mengutip pengalaman viral seorang nelayan bernama Kholid, yang menyampaikan keresahannya terkait dampak pagar laut ini. Kholid, yang mengulas buku berjudul Logika Penjajah, menginspirasi Sonny untuk menekan pemerintah agar transparan mengungkap aktor di balik pemasangan pagar tersebut.
Ia juga sempat mempertanyakan terkait silang pendapat yang pernah terjadi antara TNI AL dan KKP terkait pembongkaran pagar laut. “Masak tiba-tiba yang nyabut angkatan laut bapak pernyataannya berikutnya salah,” katanya.
“Kan kita ngeri pak masyarakat lihat gimana instrumen negara dua-duanya berbeda, ribuan bambu kayak gitu di sebelah situ ada polaroid masa enggak tahu sih kalau ditanya, apakah ada forum yang untuk mempertanyakan ini,” ungkap Sonny lebih lanjut.
Dalam rapat tersebut, Sonny turut menyampaikan penolakan masyarakat Surabaya terhadap proyek reklamasi pantai di wilayah timur Surabaya. Proyek Surabaya Waterfront Land dinilai berpotensi merugikan ribuan nelayan dan memberikan dampak negatif pada lingkungan. “Kami akan menyerahkan dokumen terkait proyek ini langsung kepada Menteri, sesuai janji dan amanat masyarakat,” tambahnya.
Sonny menutup dengan harapan agar kebenaran diungkap tanpa rasa takut. “Sampaikan Kebenaran walau pait, di belakang Bapak ada ribuan nelayan Indonesia yang siap mendukung. Di masa ini, kebenaran adalah sebuah kemewahan yang harus diperjuangkan,” pungkasnya.
Fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah untuk bertindak tegas menyelesaikan persoalan ini demi kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan ekosistem laut. (AO)
