Jawa Timur – Jejakindonesia.id | Himpunan mahasiswa islam (HMI) Badan Koordinasi (BADKO) Jawa Timur memberikan pernyataan terkait kasus pungutan liar (PUNGLI) dan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di dunia pendidikan di Indonesia khususnya provinsi jawa timur masih menjadi permasalahan serius.
Akhir-akhir ini, masyarakat di beberapa daerah melaporkan kasus pungli dan penyelewengan dana BOS di sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Menurut laporan ataupun pemberitaan media terutama di banyuwangi dan situbondo maraknya berita tentang pungli dan penyelewengan dana BOS dilakukan oleh beberapa oknum guru dan pegawai sekolah.
Mereka memungut biaya tambahan dari siswa dan orang tua siswa dengan dalih untuk membiayai seragam dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) serta kegiatan lainnya, padahal dana BOS sudah dialokasikan untuk keperluan tersebut. Adanya masalah tersebut membuat HMI BADKO JATIM mengambil langkah tegas menuntut agar sekolah-sekolah tersebut melakukan transparansi dalam pengelolaan dana BOS.
Ketua Bidang Pendidikan dan Riset HMI BADKO JATIM Dandi Satrio Putro meminta pemerintah dan sekolah untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kamis, 16 Januari 2025.
“Kasus pungli dan penyelewengan dana BOS ini tidak hanya merugikan siswa dan orang tua siswa, tetapi juga merusak citra pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS,” Ucap Dandi.
Lebih lanjut, Demisioner Sekertaris Umum HMI Cabang Banyuwangi ini menegaskan, jika pernyataan sikap dari HMI BADKO JATIM tersebut merupakan respon dari organisasi untuk memberikan sumbangsih terhadap dunia pendidikan. Dan sebagai organisasi mahasiswa, HMI akan mengutamakan isu-isu terkait pendidikan sesuai dengan mision HMI.
“Ada tiga point utama yang menjadi tuntutan kami, yaitu:
1. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana BOS.
2. Memastikan bahwa dana BOS digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
3. Mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan pungli dan penyelewengan dana BOS,” Ujarnya.
“Kami mohon kerjasamanya dari pihak agar tidak ada oknum mafia-mafia di dunia pendidikan. Sekolah-sekolah dari tingkat bawah sampai atas merupakan tahapan untuk menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang.” Pungkasnya. (red)
