Banyuwangi, JejakIndonesia.id – Menanggapi maraknya kenakalan dan kekerasan yang melibatkan remaja di wilayah Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama instansi terkait menggelar Rapat Koordinasi Darurat di Aula Rempeg Jogopati, Pemkab Banyuwangi, Minggu, (5/1/2025).
Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bupati Banyuwangi, Hj. Ipuk Fiestiandani, S.Pd., M.Kp.,dan didampingi Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama S. Putra, S.I.K., M.SI., M.H., serta dihadiri Forkopimda, Stakeholder terkait dan lembaga-lembaga Keremajaan.
Kegiatan ini menfokuskan pada beberapa masalah mendesak yang menjadi fokus utama adalah peningkatan kenakalan remaja yang melibatkan penyalahgunaan miras, narkoba, balap liar, hingga HIV/AIDS yang kian meresahkan.
Bupati Banyuwangi, Hj. Ipuk Fiestiandani, dalam penyampaiannya mengungkapkan bahwa Pemkab dan DPRD sudah berusaha dengan membuat perda terkait masalah sosial ini. Namun, ia menekankan bahwa penanganan yang lebih serius dan kolaboratif antara seluruh pihak terkait sangat diperlukan untuk menekan angka kenakalan remaja.
“Kenakalan remaja semakin meningkat dan membutuhkan penanganan serius dari kita semua. Kami berharap bisa bekerja sama dengan instansi terkait dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini,” ujar Bupati Ipuk dalam sambutannya.
Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama S. Putra, S.I.K., M.SI., M.H., menyampaikan beberapa usulan untuk menanggulangi kenakalan remaja dan kekerasan di Banyuwangi.
Menurutnya, perlu dibentuk panti rehabilitasi untuk anak-anak yang mengganggu ketertiban, serta strategi komprehensif dalam penanganan masalah miras yang kian marak. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya pendirian pos pantau untuk balap liar serta pembuatan sirkuit sebagai solusi jangka panjang.
“Bersama dengan seluruh pihak, kami telah melakukan upaya represif, tetapi pencegahan yang berbasis pada kolaborasi ini sangatlah penting. Salah satunya dengan mendirikan pos pantau untuk memantau aktivitas yang meresahkan masyarakat,” jelas Kombes Pol Rama.
Rakor ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk menangani masalah tersebut, di antaranya adalah pembentukan tim gabungan dari berbagai instansi terkait, sosialisasi kepada keluarga, pembentukan Satgas P4GN di setiap desa, serta penguatan peran Karang Taruna dan pondok pesantren dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada remaja.
“Pencegahan harus dilakukan secara komprehensif di berbagai sektor. Kami juga akan mendorong pembentukan Satgas di tingkat desa untuk memantau dan mengawasi setiap perkembangan yang ada,” tambah Kombes Pol Rama.
Lanjutnya, “Saya berharap masyarakat Banyuwangi dapat lebih aktif dalam memantau kegiatan remaja dan melaporkan jika ada hal yang mencurigakan. Kerja sama dari semua pihak, baik itu pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak kita,” lanjut Kapolresta Banyuwangi.
Berbagai lembaga non-pemerintah (NGO) juga terlibat aktif dalam memberikan masukan. Hanum, perwakilan dari salah satu NGO di Banyuwangi, menekankan pentingnya pembentukan Forum Anak Desa untuk mendengarkan aspirasi remaja sekaligus mengarahkan mereka kepada kegiatan yang positif.
“Kami memiliki program untuk konseling keluarga dan berharap lebih banyak desa yang berpartisipasi dalam mencegah kenakalan remaja,” ujar Hanum.
Semua pihak yang hadir sepakat untuk bekerja sama dalam mengatasi permasalahan yang mengancam generasi muda ini. Dengan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang lebih tegas, diharapkan kenakalan dan kekerasan remaja di Banyuwangi bisa diminimalisir.(AO)
