Jakarta, JejakIndonesia.id – Agus Flores, Ketua Umum FRN Counter Polri, dengan lantang menyuarakan kritik tajam terkait penanganan kasus kontroversial Djakarta Warehouse Project (DWP). Menurutnya, langkah Polri dalam menindak pejabat terkait terkesan setengah hati dan jauh dari prinsip keadilan.
“Kalau Dirnarkoba dipecat, kenapa Kapolda Metro Jaya tidak ikut bertanggung jawab? Bukankah semua kebijakan dan pengawasan institusi berada di bawah kendalinya? Ini jelas-jelas standar ganda,” ungkap Agus dengan nada tegas.
Mengacu pada prinsip yang sering digaungkan Kapolri, “ekor yang salah, kepala yang dipotong,” Agus menegaskan bahwa aturan ini seharusnya berlaku tanpa tebang pilih. Ia menyebut, tanggung jawab institusi seharusnya mencerminkan keberanian untuk menindak hingga level pimpinan tertinggi jika memang diperlukan.
“Kalau Polri mau bersih, reformasi harus dimulai dari atas. Jangan biarkan ada zona aman bagi pihak tertentu,” ujarnya lagi.
Kasus ini, menurut Agus, adalah ujian besar bagi Kapolri untuk membuktikan integritas dan komitmen institusi dalam membersihkan internalnya. Ia mendesak agar sanksi yang tegas diberlakukan, tanpa pandang bulu, kepada siapa pun yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan konser DWP.
“Ini soal kepercayaan publik. Jangan sampai masyarakat semakin apatis karena melihat ketidakadilan yang terus terjadi di tubuh Polri,” tutup Agus Flores, penuh nada kekecewaan. (Tim)
