Banyuwangi, JejakIndonesia.id — Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) menggelar protes keras terhadap kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait penerapan Laporan Perhitungan Mandiri (LPM) tambahan untuk kapal perikanan. Kebijakan ini dinilai memberatkan nelayan karena dianggap sebagai upaya memenuhi target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP yang masih kurang sekitar Rp100 miliar.
Ketua SNI Kabupaten Banyuwangi, Benny, menegaskan bahwa kebijakan ini sepihak dan tidak adil bagi pelaku usaha perikanan. “LPM tambahan ini tidak wajar dan membebani. Kebijakan tersebut bahkan tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak disosialisasikan sebelumnya,” ujar Benny.
Ia menyatakan bahwa SNI akan menggelar protes serentak di seluruh Indonesia. Mereka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman untuk segera turun tangan mengatasi kebijakan yang merugikan nelayan.
Komitmen Politik dengan Presiden Prabowo Subianto
Benny juga mengungkapkan bahwa SNI memiliki kontrak politik dengan Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada peningkatan kesejahteraan nelayan. “Kami yakin Presiden Prabowo tidak mengetahui kebijakan yang merugikan ini. Beliau perlu segera bertindak untuk menghentikan kebijakan LPM tambahan ini,” tambahnya.
Kontrak politik tersebut mencakup:
a. Akses lebih baik ke sumber daya perikanan.
b. Perlindungan hukum dan kepastian usaha.
c. Peningkatan kesejahteraan ekonomi nelayan.
d. Perbaikan infrastruktur dan aksesibilitas.
e. Kerja sama dengan SNI sebagai mitra pemerintah.
Tuntutan Solidaritas Nelayan Indonesia
SNI mengajukan tuntutan utama, yakni:
- Menolak pemberlakuan LPM tambahan yang dinilai sebagai bentuk pemerasan.
- Menolak proses administrasi SIPI 2025 yang membebani 14.000 kapal tanpa dasar hukum jelas.
- Menolak kedatangan kapal ikan asing yang merugikan nelayan lokal.
- Menolak kebijakan kuota dan zonasi penangkapan ikan karena berpotensi menciptakan mafia kuota dan konflik horizontal.
Harapan kepada Presiden
SNI berharap Presiden Prabowo segera mengkoreksi kebijakan KKP yang tidak berpihak kepada nelayan. Mereka juga berencana memasang reklame surat terbuka kepada Presiden di seluruh wilayah Indonesia sebagai bentuk protes.
“Kami berharap pemerintah lebih peduli terhadap nasib nelayan yang selama ini sudah berjuang keras demi perekonomian nasional,” pungkas Benny. (Tim)
