Jakarta, JejakIndonesia.id — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) terus menunjukkan komitmennya terhadap pemenuhan hak atas kesehatan bagi semua individu, termasuk warga binaan pemasyarakatan. Hal ini sebagai tanggapan atas laporan sejumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang, Jawa Barat, yang terjangkit penyakit kulit kudis atau scabies.
Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan, pihaknya langsung menindaklanjuti kabar tersebut dengan menerjunkan tim ke lokasi. “Saya langsung menerjunkan tim untuk memastikan. Bagaimana upaya preventif maupun penanganan dilakukan pihak lapas untuk memenuhi hak atas kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP),” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (25/12/2024).
Dari hasil laporan tim Kementerian HAM, tercatat 352 dari total 1.164 penghuni Lapas sempat mengeluhkan gatal-gatal dan menjalani pemeriksaan di klinik lapas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 warga binaan terkonfirmasi menderita scabies. Angka ini menunjukkan penurunan drastis dibandingkan puncak kasus pada Juli 2024, yang mencapai 126 orang.
Menteri Pigai mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh Kepala Lapas Kelas IIA Karawang dalam mencegah penyebaran scabies. Upaya yang dilakukan meliputi:
- Skrining medis untuk mendeteksi gejala awal penyakit.
- Pemeriksaan rutin oleh dokter sebanyak dua kali dalam sepekan.
- Penyediaan sabun antiseptik dan salep bagi warga binaan.
- Kerja sama dengan puskesmas setempat untuk mendukung layanan kesehatan.
“Di tengah tantangan overcapacity, saya mengapresiasi Kepala Lapas yang telah berupaya keras meningkatkan pemenuhan hak atas kesehatan bagi WBP,” tutur Pigai.
Lebih lanjut, Pigai menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus mendorong pembenahan di berbagai aspek lembaga pemasyarakatan, termasuk pemenuhan hak asasi manusia. “Banyak hal yang akan dilakukan pemerintah untuk memastikan pemenuhan HAM bagi WBP, tidak hanya isu terkait amnesti,” katanya.
Kementerian HAM juga menegaskan komitmennya untuk terus membangun koordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjamin hak-hak warga binaan. “Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan HAM bagi semua orang, termasuk warga binaan,” tutup Pigai.
Dengan berbagai langkah ini, pemerintah berupaya menunjukkan keseriusannya dalam menangani isu kesehatan di lapas sebagai bagian dari penghormatan terhadap HAM. (AO)
