Jakarta, JejakIndonesia.id – Rencana pemerintah untuk melarang ojek online (ojol) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Kebijakan ini dinilai tidak tepat dan justru akan memperberat beban hidup para pengemudi ojol, yang mayoritas berasal dari golongan ekonomi lemah. Sabtu, (30/11/24).
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyebut bahwa langkah ini tidak hanya akan berdampak buruk pada pengemudi ojol, tetapi juga mencerminkan kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat kecil.
“Ini kebijakan yang tidak tepat karena ojol sangat bergantung pada BBM subsidi untuk mata pencaharian mereka. Mereka menggunakan pelat hitam, tetapi faktanya, pekerjaan mereka adalah transportasi publik. Jika subsidi dicabut, itu artinya penghasilan mereka terancam,” tegas Trubus.
Trubus menilai, pengemudi ojol seharusnya tetap berhak mendapatkan subsidi BBM karena status ekonomi mereka yang umumnya rendah. Ia juga menyoroti perlunya regulasi yang lebih jelas terkait pengakuan ojol sebagai transportasi publik.
“Solusi yang masuk akal adalah membuat payung hukum yang memberikan status khusus bagi ojol, misalnya dengan mengganti pelat hitam menjadi pelat kuning atau memberikan kode khusus seperti kendaraan listrik,” tambahnya.
Rencana larangan ini pertama kali diusulkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Ia menyatakan bahwa BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi kendaraan berpelat kuning atau kendaraan umum resmi. Sebagai alternatif, pemerintah menawarkan subsidi dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi pengemudi ojol yang memenuhi kriteria tertentu.
Namun, kebijakan ini dianggap tidak menjawab masalah utama. Para pengemudi ojol merasa tambahan beban biaya operasional akan menurunkan pendapatan mereka secara signifikan. Banyak yang mempertanyakan kelayakan mekanisme BLT sebagai solusi jangka panjang.
Langkah pemerintah ini dinilai sejumlah pihak sebagai kebijakan yang setengah matang. Tidak adanya dialog yang cukup dengan pihak terkait, terutama komunitas pengemudi ojol, membuat banyak pihak merasa kebijakan ini kurang berpihak pada rakyat kecil.
“Jika memang pemerintah ingin membantu, solusi yang lebih konkret dan jangka panjang diperlukan. Jangan hanya mengganti subsidi dengan BLT, tetapi ciptakan sistem yang lebih adil untuk semua,” ujar salah satu pengemudi ojol Agus.
