Banyuwangi, Jejakindonesia.id – Lembaga Gerakan Rakyat Anti-Korupsi ( GERAK ) Banyuwangi menyerukan tindakan tegas kepada Bupati Banyuwangi untuk mencopot Saudara M. Sodiq dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Banyuwangi. Tuntutan ini muncul setelah adanya dugaan kekerasan yang dilakukan oleh M. Sodiq terhadap seorang siswa pada 18 November 2024, yang menambah daftar panjang pelanggaran serupa selama masa jabatannya di beberapa sekolah sebelumnya.
Ketua GERAK Banyuwangi, Sulaiman Sabang, S.H. menyatakan bahwa tindakan kekerasan ini bukanlah insiden pertama. “Sejak menjabat sebagai kepala sekolah di berbagai SMP, termasuk SMPN 1 Kalibaru, SMPN 1 Singojuruh, dan SMPN 1 Genteng, Saudara M. Sodiq telah berulang kali dilaporkan atas tindakan serupa. Bahkan kepindahannya dari sekolah ke sekolah diduga kuat bukan karena prestasi, melainkan karena intervensi pihak tertentu,” ungkapnya.
Selain kekerasan terhadap siswa, M. Sodiq juga dilaporkan sering bersikap kasar terhadap guru, termasuk membentak dan memukul meja di hadapan mereka, yang menunjukkan gaya kepemimpinan yang intimidatif dan jauh dari nilai-nilai pendidikan.
Ketika pertama kali ditugaskan di SMPN 1 Banyuwangi, M. Sodiq sempat mendapatkan penolakan keras dari masyarakat dan LSM. Namun, meski aksi demonstrasi telah dilakukan, ia tetap dilantik. Kini, dengan terungkapnya kasus kekerasan terbaru, GERAK kembali mendesak Bupati untuk segera bertindak.
Tuntutan GERAK
Dalam pernyataan resminya, GERAK meminta:
1. Bupati Banyuwangi segera mencopot M. Sodiq dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Banyuwangi dan menonaktifkannya sebagai guru.
2. Menempatkan M. Sodiq sebagai ASN biasa tanpa jabatan, dengan tugas di Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, untuk pembinaan lebih lanjut.
GERAK juga mengingatkan bahwa tindakan ini mendesak untuk menjaga citra Banyuwangi sebagai Compassionate City yang menjunjung nilai-nilai welas asih dalam segala lini, termasuk pendidikan. “Perilaku seperti ini mencederai semangat pendidikan berbasis kasih sayang yang sudah menjadi komitmen Banyuwangi sejak 2014,” tegas Sulaiman.
GERAK berharap agar pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan DPRD segera merespon dengan tindakan nyata. “Kami percaya bahwa pendidikan adalah fondasi kemajuan daerah. Dengan mencopot oknum seperti ini, kita memberikan pesan kuat bahwa kekerasan dan penyalahgunaan wewenang tidak akan ditoleransi di dunia pendidikan,” tutup Sulaiman.
Redaksi: KOKO
