Banyuwangi, JejakIndonesia.id – Aktivis yang dikenal dengan kritikan kontroversinya yang akrap disapa Bang Raden mendorong agar pemilihan Pemimpin daerah dilakukan uji etika dan intelektual. Bukan elektabilitas yang selama ini menjadi acuan.
Menurut Raden itu, untuk menjadi pemimpin yang paling mendasar harus memiliki etika.
“Untuk menjadi calon pemimpin daerah pakai prinsip bukan elektabilitas tetapi etikabilitas, calon pejabat ini pernah bohong gak, pernah mencuri gak,” kata Raden Rabu (6/11/2024) di acara diskusi santai bersaji kopi.
Setelah diuji etikabilitas, lanjut Raden yang diuji kemudian adalah intelektualitasnya. Hal ini menurutnya tidak kalah penting yang harus dimiliki calon pemimpin. Apalagi dalam menghadapi debat dengan lawan merebutin istana kecil.
“Intelektualitas, karena dia mesti berdebat dengan para calon nafsu memimpin daerah, itu pentingnya latihan perdebatan,” tegasnya.
Raden menjelaskan, dasar perdebatan adalah konstruksi berpikir, dasar perdebatan adalah kemampuan mengolah pikiran bukan sekadar retorika tetapi harus pakai logika
“Apakah calon pemimpin ini punya kemampuan mengolah konsep pengetahuan, sejarah,” tambahnya.
Jika sudah lolos uji etikabilitas dan intelektualitas, baru calon pemimpin diuji dengan elektabilitasnya. Apalagi saat ini lembaga survei bisa disogok demi meningkatkan elektabilitas.
“Loloskan dia secara etikabilitas dan intelektualitas baru kita izinkan diuji elektabilitasnya, bukan elektabilitas diuji duluan, itu bisa sogok lembaga survei kok,” ucapnya.
Raden juga menyinggung pemikiran mantan Bupati Ipuk Fiestiandani yang terlalu cepat menarik Kepala Dinas Pengairan Dr. Ir. H. Guntur Priambodo, MM. menduduki kursi Sekertaris Daerah (Sekda), yang menggantikan Mujiono tanpa memilih-milih yang bisa lebih memberikan peran untuk Banyuwangi.
Raden menilai Sekda yang sebelumnya masih banyak meninggalkan PR buruk, menurutnya Guntur Priambodo sekda yang baru masih buta persoalan apapun dalam pemerintahan Banyuwangi.
“Ipuk Fiestiandani terlalu cepat menarik Dr. Ir. H. Guntur Priambodo, MM. Yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala PU Pengairan sebagai sekertaris Daerah, apa mampu dia meneruskan PR Mujiono, sedangkan saat menjabat sebagai Kepala PU pengairan saja banyak mafia mafia proyek pengairan tidak terpantau,”pungkasnya.
Redaksi: Tim Investigasi
