Banyuwangi, – Jejakindonesia.id | 3 Oktober 202, Puluhan anggota Aliansi Kontraktor dan Timses Bupati Banyuwangi melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya terkait akses pelayanan publik yang dinilai semakin sulit.
Dengan mengusung narasi tuntutan bertajuk, “Kantor Pajak Bukan Kerajaan, Bukan Keraton!”, para demonstran menuntut agar KPP Pratama lebih transparan dan responsif dalam melayani masyarakat. Mereka menyoroti sulitnya masyarakat dan kontraktor bertemu langsung dengan Kepala DJP KPP Pratama untuk berdiskusi terkait permasalahan pajak.
“Kami mempertanyakan akses publik yang kian dipersulit,” Seru Jhon AlMa’arif Selaku orator dalam aksi tersebut. “Kantor pajak ini bukan kerajaan, bukan keraton! Seharusnya melayani dengan terbuka, transparan, dan merespons segala keluhan serta aspirasi masyarakat.”
Aksi ini juga menuntut agar Kepala DJP KPP Pratama segera membuka akses tanpa birokrasi yang berbelit-belit. “Pajak yang kami bayarkan adalah hak kami untuk mendapatkan pelayanan yang baik,”lanjut orator tersebut. “Kami menolak segala bentuk penutupan akses terhadap masyarakat dan mendesak adanya perubahan nyata dalam cara pelayanan di KPP Pratama.
” Jhon juga menyerukan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap badan usaha yang diduga tidak melaporkan kewajiban pajaknya secara benar. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang lalai atau sengaja menghindari pembayaran pajak.
“Kami menuntut audit terhadap seluruh badan usaha di Banyuwangi yang tidak melaporkan kewajibannya dengan benar. Pajak adalah sumber pendapatan negara, dan setiap pelanggaran harus ditindak tegas demi keadilan bagi seluruh masyarakat,” tegas salah satu perwakilan Aliansi.
Selain itu, mereka juga meminta agar pihak KPP Pratama lebih proaktif dalam melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada badan usaha yang terbukti melakukan pelanggaran pajak. Menurut mereka, pembenahan sistem pelaporan pajak sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berkontribusi pada pembangunan Banyuwangi.
Jhon Alma’arif, yang menjadi juru bicara dari Aliansi Kontraktor dan Tim Sukses Bupati Banyuwangi, dengan tegas menolak audiensi yang dijadwalkan dengan KPP Pratama Banyuwangi. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena hanya ditemui oleh perwakilan dari Kepala KPP Pratama, Amri yang menjabat sebagai Kasi AR (Account Representative). Menurut Jhon, audiensi yang dilakukan seharusnya melibatkan langsung Kepala KPP Pratama, agar aspirasi yang mereka sampaikan bisa didengar dan dibahas pada level kepemimpinan tertinggi di instansi tersebut. Penolakan ini menegaskan tuntutan mereka untuk mendapatkan respons yang serius terkait audit dan akses layanan publik yang mereka nilai masih bermasalah.
Setelah melakukan unjuk rasa di depan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi, Aliansi Kontraktor dan Timses Bupati Banyuwangi melanjutkan aksi protes di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi. Kali ini, aksi dilakukan dengan membentangkan spanduk tanpa disertai orasi.
Spanduk tersebut memuat tuntutan yang sama seperti saat di KPP Pratama, yaitu “Kantor Pajak Bukan Kerajaan, Bukan Keraton!” sebagai simbol protes terhadap layanan yang dinilai semakin sulit diakses oleh masyarakat. Para demonstran menuntut perubahan dalam cara KPP Pratama melayani publik, khususnya terkait akses yang lebih terbuka dan transparan.
Meski tanpa orasi, aksi bentang spanduk ini tetap mendapat perhatian dari masyarakat dan pihak pemerintah daerah. Peserta aksi berharap bahwa langkah damai ini akan mendorong pemerintah daerah untuk ikut menekan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar segera merespon tuntutan mereka.
Aksi damai ini diakhiri dengan harapan besar bahwa akan ada perbaikan nyata dalam layanan publik, khususnya di KPP Pratama, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.
(Koko)
