Madina – jejakindonesia.id | Dewan Pimpinan Kabupaten Front komunitas Indonesia Satu (DPK FKI – 1) Mandailing Natal ( Madina), Sumut menyoroti dugaan black campaign ( black campaign) yang terjadi dan akan terjadi pada ajang pemilihan kepala daerah ( pilkada).
Pasalnya, dugaan ini sudah mulai terlihat baru-baru ini. Pada Pilkada di kabupaten Mandailing Natal ada salah satu calon wakil bupati yang merupakan salah satu petahana.
Demikian dikatakan Syamsuddin Nasution ketua DPK FKI – 1 Madina kepada awak media, Panyabungan,Kamis, (26/09/2024).
” Baru-baru ini kita lihat dan saksikan dibeberapa media online tentang pengumpulan beberapa kepala desa di rumah wakil bupati Madina, mungkin ini ada Thema mengarahkan dukungan atau sebutan lain black campaign?,” ujarnya.
Diluar itu disampaikan Syamsuddin masih ada dugaan pengumpulan para pihak yang bisa mempengaruhi, mengarahkan orang lain yang diduga untuk kepentingan pilkada. Seterusnya, disampaikannya juga jelang pilkada ini ada penggantian kepala dinas.
” Isu yang beredar akan ada mutasi kepala sekolah di Madina. Dengan akan digelarnya mutasi di lingkungan kepala sekolah ada dugaan mengarah untuk mengarahkan para kepala sekolah ( kasek) hingga para guru kepada salah satu calon,” imbuhnya.
Sementara pemberitaan pada salah satu media online tentang mutasi kasek ditepis kepala dinas pendidikan kabupaten Mandailing Natal dan menyebut dia baru saja diberikan amanah. Serta dia menyebutkan belum ada rencana untuk mutasi.
Kembali ke Syamsuddin, menurut dia ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dilaksanakan menjelang pilkada.
” Dugaan kami, ini mengarah black campaign untuk mengarahkan dukungan untuk salah satu calon. Seterusnya jadi tanda tanya juga banyak acara atau kegiatan Pemda selalu dilaksanakan di salah satu gedung yang diduga milik orang tua atau salah satu paslon serta setiap kegiatan itu terkesan tertutup. Padahal ada gedung serbaguna milik daerah dan bisa menjadi pendapatan asli daerah ( PAD),” lanjutnya
Lebih lanjut menurut Syamsuddin, dugaan ini bisa mengarah ke hal lain seperti ke desa-desa melalui oknum kepala desa dan perangkatnya.
” Perlu juga kita ingatkan kepada kepala desa, kepada sekolah dan lainnya yang bisa berhubungan langsung target pemilih nantinya agar tidak mau di intimidasi dan intervensi kepentingan politik. Aparatur sipil negara ( ASN) dituntut untuk netralitas untuk kepentingan politik. Pemangku kebijakan yang hendak bertarung lagi untuk pilkada untuk lebih siap merebut hati rakyat dan tanpa intimidasi,” sambungnya
Saran Syamsuddin kepada ASN yang hendak jadi target untuk memberikan dukungan baik secara terang-terangan atau diam-diam agar lebih jeli untuk pemanfaatan politik momen pilkada ini.
” Perlu kita tegaskan tidak ada kaitannya pilkada dengan tugas para ASN serta para kades. Anggaran dana desa, program keluarga harapan itu murni hak yang berwenang menerima jangan ada ajang pemanfaatan pada konteks ini, jangan ada black campaign. Jangan sakiti rakyat, sejahtera rakyat, kedaulatan ditangan rakyat,” tandasnya
(Magrifatulloh).
