Panyabungan, Madina – jejakindonesia.id | Sejumlah elemen masyarakat Kab Mandailing Natal menyampaikan apresiasi atas capaian pemerintah dibawah kepemimpinan Sukhairi – Atika memperoleh reward dari Pemerintah Pusat berupa AIF (Alokasi Intensif Daerah) sebesar 17, 17 Milyar lebih.
“Dua dekade lebih usia Kabupaten Madina, baru pertama kali ini menorehkan sejarah mendapatkan Alokasi Insentif Fiskal (AIF) dulu disebut Dana Insentif Daerah (DID). Bahkan AIF tersebut tertinggi di Provinsi Sumut yakni 17 Milyar lebih. Hal yang sangat wajar, bila prestasi membanggakan dari Pemkab Madina ini kita apresiasi,” ucap Presidium Koalisi Masyarakat Madina Madani Sejahtera (Komisaris) Rizki Agustianhar, SE dan Ketua Forum Study Kebijakan Publik Madina Andi Musohur kepada sejumlah media di Panyabungan (9/9).
Menurut Rizky yang juga duduk sebagai Ketua DPC GMPI (Generasi Muda Pembangunan Indonesia) Kab Madina, pihaknya mengaku bersyukur dan menyambut baik keterangan pers Wakil Bupati Atika Azmi Utammi, beberapa waktu lalu tentang pencapaian AIF dari Pemerintah Pusat ini.
Pihaknya mengapresiasi buah dari kerja keras Pemkab Madina yang didukung oleh masyarakat untuk terus berbenah pasca Pemkab Madina memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam dua tahun terakhir serta kemampuan dalam memenuhi persyaratan yang diajukan pemerintah pusat sehingga prestasi AIF 17 Milyar lebih berhasil diraih oleh Kab Madina.
Lanjut Rizky, alokasi AIF tersebut tertuang dalam surat Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 Tanggal 1 September 2024, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) peroleh dana Alokasi Insentif Fiskal (AIF) Tahun 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan sebesar Rp. 17. 179. 851 (Tujuh belas milyar, seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun 2024.
Untuk kategori Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan untuk mendukung program Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat. Lebih membanggakan juga kata Rizky, selain tertinggi di Sumut dan pertama kali diraih Kab Madina, perolehan AIF ini diperuntukkan bagi kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, penggunaan produk dalam negeri dan belanja daerah.
Penerimaan AIF ini, tambah Rizky merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi Pemerintah dengan komponen masyarakat Madina sehingga kerja keras Pemkab berbuah kontribusi secara signifikan kepada masyarakat.
Rizky juga mengingatkan, bahwa perolehan insentif jangan disikapi dengan “euphoria berlebihan”, tapi harus menjadi “cambuk” penyemangat bagi aparatur pemerintahan dibawah kepemimpinan Sukhairi – Atika untuk bekerja lebih maksimal demi meningkatkan pelayanan publik (publik of service) yang prima, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance), meningkatkan standarisasi dan transparansi yang tujuan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“AIF ini, dulunya bernama DID, adalah yang pertama kali bagi Madina. Tak berlebihan bila kita acungi jempol, ini prestasi yang sangat membanggakan untuk Kabupaten Madina,” ujar Rizky.
Sementara itu, Andi Musohur menyesalkan adanya segelintir oknum yang menghembuskan issue, propoganda dan rumor sesat bahwa Pemkab Madina tidak menerima AIF (Alokasi Intensif Fiskal) biarpun telah menerima WTP dari BPK RI disebabkan ketidaksiapan Pemkab dalam laporan penanganan stunting. Padahal faktanya, AIF tersebut buah keberhasilan Pemkab, khususnya dalam penanganan stunting.
“Kita melihat ada upaya sekelompok kecil dari pihak yang mengaku aktivis, tapi selalu memutar balikkan fakta dan menghembuskan opini liar, narasi yang kontra produktif. Apa gak malu dia, ngomong asbun dan tak berbasis data/fakta,” ujar Andi dengan kesal.
Untuk itu dia mengingatkan, masyarakat sudah sangat cerdas dan lebih selektif dalam menganalisis setiap informasi, apalagi sengaja dihembuskan oleh kelompok kecil yang sarat kepentingan oportunis, menyebar hoax, bersifat tendensius dan mendiskreditkan Pemerintah.
“Boleh saja kita menyampaikan kritik, tapi harus bersifat konstruktif, objektif berbasis data/fakta. Bukan hanya sesumbar dan sembarangan, itu bukanlah ciri khas kelompok kritis, tapi hanya terkesan mempermalukan mereka sendiri sebagai kelompok krisis orientasi,” ujarnya.
Penulis : Magrifatulloh .
